Ahok Dibela, Ulama Dihina, Alqur’an Dinista dan Penguasa Tutup Mata. Bukti Kegagalan Pemerintah dan Rusaknya Sistem Tata Aturan Di Negri Ini.

Ahok Dibela, Ulama Dihina, Alqur'an Dinista dan Penguasa Tutup Mata. Bukti Kegagalan Pemerintah dan Rusaknya Sistem Tata Aturan Di Negri Ini.

HomePeristiwa

Ahok Dibela, Ulama Dihina, Alqur’an Dinista dan Penguasa Tutup Mata. Bukti Kegagalan Pemerintah dan Rusaknya Sistem Tata Aturan Di Negri Ini.

Kentalnya nuansa pembelaan yang dilakukan oleh penguasa membuktikan, mereka tidak lagi berpihak kepada kebenaran. Mereka justru menjadi jongos dan antek aseng, para penguasa sudah tidak lagi bisa berpikir rasional.


Tata aturan hukum yang ada justru dijadikan bahan mainan sesuai kepentingan mereka dengan logika – logika yang ngawur dan keblinger, demokrasi yang digadang-gadang mampu menjamin keberagaman dan kemajemukan hanya ilusi belaka dan dijadikan alat oleh mereka para penguasa untuk menjaga kepentingan mereka tetap aman. Buruknya para penguasa negri ini dalam memimpin ditambah tata aturan sistem yang bobrok semakin menambah semrawut negri ini dengan berbagai kegaduhan yang ditimbulkan. Wajar jika umat islam menawarkan solusi atas penerapan hukum islam.

Sistem hukum islam yang ditawarkan umat islam tentu sangat logis sangat rasional, karna sistem tata aturan dalam sangat tidak diskriminasi, menjamin keadilan dan keselamatan dunia dan akhirat bagi yang mengalkannyakarna semangat tauhid. Sebab sistem islam sudah pernah diterapkan sekitar 1400 tahun lamanya dan mampu melahirkan peradaban yang gemilang, sementara demokrasi lahir karna kekecewaan manusia dan dibuat oleh manusia berdasarkan logika yang terbatas. Wajar jika hukum demokrasi diterapkan menimbukan banyak kegaduhan, tidak pernah tercipta keadilan dan keamanan serta dijadikan alat untuk mempertahan kekuasaan bagi orang yang telah meraih jabatannya.

Koordinator Persidangan Tim Advokasi Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI, Nasrulloh Nasution menyayangkan sikap pemerintah yang tak mau memberhentikan sementara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Padahal status Ahok sudah ditetapkan sebagai terdakwa.

“Kita keberatan kalau ahok sebagai gubernur seharusnya diberhentikan sementara sesuai undang undang,” ujarnya, kemarin.

Menurut Nasrulloh dengan tetap aktifnya Ahok menunjukkan urusan cagub pejawat itu bukan lagi persoalan hukum. Namun sudah kental nuansa politik. “Katanya hukum menjadi panglima tapi faktanya tidak seperti itu,” ujarnya.

Pengamat politik Umar Hasibuan menilai seharusnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberhentikan sementara jabatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lantaran telah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.

Advertisements

​Blak-Blakan, Cak Nun Bongkar Identitas Asli Ahok

Cak Nun (republika-ilustrasi)

Budayawan Emha Ainun Najib alias Cak Nun kembali bersuara tegas dan lantang terkait Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Cak Nun tanpa takut menyampaikan siapa sebenarnya Ahok dan peranannya dalam berbagai proyek menghancurkan bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Cak Nun menyatakan, umat Islam sebagai penduduk mayoritas dijadikan sasaran dan harus dipecah belah. Caranya dengan menggunakan berbagai macam proyek di berbagai bidang kehidupan. Sayangnya, banyak kaum Muslimin yang tidak memahami garis besar permainan musuh-musuh Islam yang berkedok kebangsaan ini. “Tidak semua pimpinan umat Islam mengerti gambar besar ini,” ujar Cak Nun tegas. Banyak umat Islam yang mengira bahwa kegaduhan yang terjadi hanya urusan Ahok. Padahal, ada hal lebih besar yang terjadi di balik Ahok. “Dipikirnya soal Ahok. Lah opo loh Ahok diurusi?” tandasnya. Buat apa mengurusi Ahok? Tanya Cak Nun, retoris. “Bukan Ahoknya, tetapi Ahok adalah korlap (koordinator lapangan) dari proyek-proyek.” lanjut Cak Nun, blak-blakan. Menurutnya, banyak pengembang yang akan menanggung kerugian dahsyat jika Ahok tidak terpilih menjadi Gubernur. “Kalau Ahok tidak sampai jadi Gubernur, berapa ratus triliun yang tidak bisa diterapkan?” jelasnya. Ratusan triliun yang sudah digunakan untuk berbagai proses pengerjaan proyek, mulai dari pembelian bahan baku dan lain sebagainya akan mangkrak jika Ahok kalah dalam Pilkada DKI Jakarta. Sehingga para pengembang harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memenangkan Ahok demi lancarnya proyek-proyek mereka menggerogoti negeri ini. [Om Pir/Tarbawia]

Membongkar Fakta…!! Habieb Rizieq, Fadli Zon, Fahri Hamzah Telah Lakukan Kebohongan Publik



Amien Rais, Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Habib Rizieq berada dalam satu mobil komando di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2016).


Beritateratas.com – 

Jika Hukum Ditegakkan, Sampai ‘Lebaran Kebo’, Ahok Tak Bisa Dipenjara, Tak Bisa Mundur atau Dimundurkan…!!


Salah jika menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ada di ujung karier politiknya. Demo 4 November 2016 ramai dengan tagar #jumat411 di dunia maya yang memprotes keras Ahok tidak bisa membuatnya turun dari kursi DKI 1.

Tidak untuk mencoba membawa variabel suku, agama, ras, antargolongan atau SARA, namun secara aturan Ahok sulit untuk mundur dari jabatannya, bahkan jika dia dimundurkan sekalipun. Keduanya tidak bisa dilakukan.

Tercantum di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan revisinya Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Sanksi berupa denda dan pidana berlaku bagi calon perseorangan maupun yang diusung parpol atau gabungan parpol jika mundur setelah ditetapkan KPU sebagai peserta pilkada, yang sebelumnya tertuang di pasal 191 UU Pilkada.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) calon kepala daerah tidak diperbolehkan mundur. Hal itu tertuang dalan PKPU pasal 77, yang mana penggantian calon diperkenankan jika peserta berhalangan tetap dalam hal ini meninggal dunia dan sakit keras dengan menunjukan surat dari dokter.

Lalu bagaimana jika Ahok ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama yang mengakibatkan demo #jumat411?

Jika merujuk pada PKPU pasal 88 (b), jika Ahok sekalipun menjadi tersangka, maka ancaman kurungan minimal 5 tahun dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tak hanya itu, partai politik pun setelah menetapkan calon mereka, maka partai politik tidak bisa mengalihkan dukungannya. Secara politik hal itu jelas merugikan koalisi PDI Perjuangan yang mendukung Ahok, dan secara politik pula PDIP akan memperjuangkan Ahok, karena secara hukum demo #jumat411 tidak bisa menurunkan Ahok.

Bila merujuk pada dasar hukum tersebut, maka jelas tidak mungkin dengan mudah Ahok lengser dari jabatannya. Meski sudah tidak menjabat sebagai Gubernur, namun Ahok adalah calon petahana Gubernur DKI Jakarta, yang memiliki syarat mengikat.

Mundur tidaknya Ahok, selama berada dalam jalur aturan konstitusi maka semuanya sah. Namun, akan sangat memalukan, jika negara kalah dan menyerah dengan melanggar konstitusi yang telah mereka buat sendiri.



Melihat orang-orang yang datang ke Jakarta untuk berdemo jelas tidak ada gunanya dan tidak jelas apa tuntutannya. Rizieq dan lain-lain selalu menuntut agar Presiden tidak boleh melindungi Ahok. Presiden sendiri sudah menjawab.


 “Sebagai Presiden saya tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum, kalau tidak berjalan dengan baik baru saya turun tangan. Saya tidak melindungi Ahok, saya bertemu dengan Ahok dalam kaitan Sebagai Presiden dan gubernur saja,” ucap ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar mengutip ucapan Presiden usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana.


Kemudian ada juga tuntutan Ahok segera diproses hukum, pun sudah diproses. 22 saksi sudah diperiksa, termasuk si Rizieq. Semua tuntutan waras tersebut sudah dijawab. Malah yang memperlambat sebenarnya adalah FPI, Rizieq sendiri. Sebab meminta pengunduran pemeriksaan. Lalu kemarin teriak-teriak seolah paling benar sendiri ingin agar kasus ini dipercepat. Haha


 Di luar tuntutan waras, ada juga tuntutan tidak waras. Mereka menuntut agar Presiden Jokowi segera memenjarakan Ahok.



 “Yang kami minta pembuktian dari presiden, penjarakan Ahok, tangkap supaya ini menjadi pembelajaran, jangan sekali-kali menistakan agama,” kata Rizieq, usai diperiksa sebagai saksi ahli.

Pernyataan Rizieq ini cukup unik. 


 Sebab mereka meminta agar Presiden tidak melakukan intervensi hukum. 



 Tapi mereka menuntut  Presiden menangkap dan penjarakan Ahok. 


Hal ini jelas merupakan intervensi hukum, sebagaimana sebelumnya dijelaskan Kapolri. 

Sebelum Kapolri telah menegaskan Usai apel gabungan TNI dan Polri dalam melakukan pengamanan Pilkada DKI 2017, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan tidak ada alasan bagi pengunujuk rasa untuk melakukan aksi di depan Istana Negara.

Pasalnya menurut Tito, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan pernyataan dengan para ulama yang diwakili Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), Selasa (1/11/2016).

“Pak Presiden sudah sampaikan itu kemarin, jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi untuk ke istana, karena sudah disampaikan oleh bapak Presiden,” ujar Tito, di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016). 

Tito menjelaskan, Jokowi tidak mungkin mengeluarkan pernyataan untuk memenjarakan Ahok karena hal tersebut bukanlah merupakan kewenangannya sebagai pemerintah eksekutif. 

Pernyataan untuk memenjarakan Ahok, menurut Tito hanya bisa dilakukan oleh Yudikatif. Sehingga bila Presiden memerintahkan untuk menangkap atau memenjarakan Ahok itu namanya intervensi eksekutif pada Yudikatif.


  Kalau begini, maka sebenarnya Rizieq dan kawan-kawan ini menganut pemahaman mau menang sendiri.

 Sebab mereka meminta agar Presiden tidak melakukan intervensi hukum. 



 Tapi mereka menuntut  Presiden menangkap dan penjarakan Ahok. 


Sebenarnya mereka cukup tahu hukum. Tapi justru yang dilakukan  adalah kepura -puraan untuk menggiring opini publik agar menjadi hilang kepercayaan terhadap pemerintah. Demi untuk menjatuhkan kredibilitas Presiden.

Namun hikmahnya, kita semua jadi tahu bahwa demonstrasi ini bukan soal menuntut hukum ditegakkan, melainkan menuntut agar Ahok ditangkap. Sehingga konsekuensinya batal ikut Pilgub 2017 nanti.

Jadi sebenarnya untuk kasus Ahok ini, jika hukum memang benar ditegakkan, sampai lebaran kerbau pun Ahok tak akan masuk penjara. 

Sebab jelas bahwa produk hukum ini terkait penistaan agama dan sekitarnya tidak mengedepankan jalur pidana. 

Mengapa begitu? Sebab dasar pembentukan Penpres no 1 tahun 1965 adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang berlakunya kembali UUD 1945 dan penegasan Pancasila (awalnya: piagam Jakarta) sebagai dasar negara. 

Latar belakangnya karena muncul aliran oraganisasi kebatinan atau kepercayaan masyarakat yang bertentangn dengan ajaran dan hukum agama. Ini kalau dalam kitab suci Alquran namanya asbabun nuzul. Tujuan dari Penpres ini adalah pencegahan penyalahgunaan dan penyelewangan dari ajaran agama yang dianggap ajaran pokok oleh agama-agama sesuai “kepribadian bangsa Indonesia.”

Pemberian ancaman pidana yang diatur adalah proses lanjutan bagi mereka yang tetap mengabaikan. 

Dalam kasus Ahok, jika sesuai hukum, alurnya adalah: Ahok (dianggap) menistakan agama. Diberi peringatan atau teguran, bisa oleh NU atau Muhammadiyah sebagai representasi ummat Islam Indonesia. Kemudian Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri memberikan keputusan bersama. Kalau setelah proses tersebut Ahok masih tetap melakukan hal yang sama, maka kemudian berlakulah ancaman pidana.

Kenyataannya sekarang adalah, Ahok meminta maaf pada 10 Oktober 2016. 
Sementara pendapat dan sikap keagamaan MUI dibuat tanggal 11 Oktober. Artinya sebelum ditegur pun Ahok sudah meminta maaf. Untuk itu posisi hukumnya menjadi jelas bahwa Ahok tidak bisa disebut mengabaikan sehingga bisa dijerat pidana.

Kesimpulannya, jika memang ingin hukum ditegakkan, maka harus ikut prosedur hukum yang ada. Bukan meminta pada Presiden Jokowi untuk memenjarakan Ahok, itu namanya meminta Presiden melakukan intervensi hukum. Jelas…??(vr)

Impor KTP Palsu, Indonesia dalam Ancaman Asing

Jum’at,  10 Februari 2017 – 09:58 WIB

Impor KTP Palsu, Indonesia dalam Ancaman Asing

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Achsanul Qosasih. Foto/Dok/SINDOneJAKARTA – Ancaman terhadap Indonesia dari luar semakin nyata. Negara asing bisa dengan mudah memantau kondisi internal Indonesia melalui data kependudukan.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengungkapkan, salah satu ancaman itu munculnya persoalan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu. Apalagi, kata dia KTP Palsu itu masuk ke Indonesia dari luar negeri.

“Bahaya sekali, data negara berawal dari KTP,” ujar Achsanul dalam akun Twitter @AchsanulQosasi, Jumat (10/2/2017).

Mantan Ketua Komisi XI DPR ini mengaku sempat meragukan adanya KTP palsu yang dikirim dari luar negeri. Namun, adanya hasil kerja dari Bea Cukai membuat dirinya percaya terhadap berita yang beredar selama ini mengenai KTP palsu tersebut. (Baca: DPR Prihatin KTP Palsu Leluasa Masuk ke Indonesia)

“Bea Cukai menangkap KTP Aspal yang masuk dari Kamboja. Berita ini ternyata bukan hoax, semua KTP DKI,” ucapnya.

Ulil: Kotor! Rezim Presiden Jokowi Pakai ‘Bidak Politik’ dari “Narapidana yang Diberi Grasi” Untuk Serang Lawan

Ilustrasi


Pernyataan keras kembali dilontarkan politisi Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, terkait eksistensi Pemerintahan Joko Widodo. Kali ini Ulil menyoal pembangunan infrastruktur era Rezim Jokowi dan pemberian grasi kepada mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Soal pembangunan infrastruktur yang terus digenjot Rezim Jokowi, Ulil menilai bahwa infrastruktur merupakan satu-satunya marwah yang tersisa dari Rezim Jokowi.

“Marwah rezim sekarang tinggal satu saja: infrastruktur. Kalau ini jeblok juga, ya sudah, selesai,” tegas Ulil di akun Twitter @ulil.

Sementara soal Antasari, @ulil menulis: “Kiat politik rezim sekarang: Kasih grasi kepada narapidana, lalu dipakai sebagai ‘bidak politik’ untuk serang lawan. Kotor.”  Diberitakan sebelumnya, peristiwa aksi massa di rumah pribadi Susilo Bambang Yudhoyono bermula dengan kehadiran Antasari di Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia di Cibubur (05/02).


Panitia Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia dalam konferensi pers menjelaskan, aksi itu bermula dari kehadiran Antasari.

“Pada malam kedua, itu pure acara mahasiswa. Ada tamu yang tak diduga, yaitu Antasari Azhar. Dia menjelaskan bagaimana kronologi dia menjadi Ketua KPK, menjelaskan ada indikasi kriminalisasi. Karena waktu beliau bekerja keras, luar biasa, beliau bilang banyak menjebloskan orang dekat penguasa ketika itu,” kata Ketua Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia, Septian Prasetyo, dalam konferensi pers di kampus STMIK Raharja (07/02).

Dari pemaparan Antasari itu, mahasiswa lantas menggelar sidang pleno. Mereka bersidang sampai pagi membahas salah satu pemaparan Antasari mengenai banyaknya kasus korupsi yang pengusutannya belum tuntas.

Disimpulkan dari sidang panel itu, para mahasiswa ingin agar kasus korupsi di masa lalu dan saat ini diusut tuntas. Dari situlah mahasiswa memutuskan melakukan aksi sosialisasi.

Seperti dikutip detik (07/02), Antasari Azhar mengakui datang ke lokasi jambore. Namun dia memastikan datang karena diundang panitia. “Betul, saya hadir sebagai pembicara karena diundang panitia,” kata Antasari.

Sumber: intelijen

Pengamat: Aksi 112 Dilarang, Lama-Lama Shalat Subuh Bersama Dilarang Juga

Republika/Wihdan

  Bambang Widodo Umar

Bambang Widodo Umhttp://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-5/html/container.html#xpc=sf-gdn-exp-2&p=http%3A//m.republika.co.idREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — 

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menanggapi terkait Polda Metro Jaya yang melarang aksi 11 Februari atau 112. Menurut Bambang, aksi yang diinisiasi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI tak seharusnya dilarang karena memberitahukan secara resmi.

“Tampak ada kecenderungan politis tidak sejalan dengan aktivitas GNPF MUI. Nanti lama-lama shalat Subuh bersama pun dilarang,” ujar Bambang kepada Republika.co.id, Rabu (8/2).

Bambang mengatakan, dirinya hanya ingin mengingatkan supaya polisi kembali pada jati dirinya sebagai pangayom masyarakat. Bambang berharap polisi tak membeda-bedakan perlakukan kepada pihak tertentu.

Polda Metro Jaya melarang aksi tersebut dengan alasan menjaga situasi kondusif menjelang pencoblosan. Polda pun akan menindak tegas apabila aksi tersebut tetap digelar. Bambang menilai, sikap yang ditunjukan Polda Metro Jaya tersebut menandakan mereka menaruh curiga terhadap rencana aksi tersebut yaitu akan memunculkan ketidakamanan.

Lho tugas polisi kan menjaga keamanan, bukan menjaga yang aman-aman,” kata Bambang.

Untuk diketahui, GNPF MUI berencana menggelar aksi 112. Mereka akan berkumpul di Masjid Istiqlal menuju Monas, berjalan ke Bundaran HI dan kembali ke Monas untuk membubarkan diri. Tujuan aksi tersebut tetap menuntut proses hukum terhadap terdakwa dugaan penistaan agama Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dan dukungan terhadap MUI.

Rep: Rahmat Fajar Red: Bilal Ramadhan

SBY dan TNI GUSAR, PRESIDEN JOKOWI MULAI KETAKUTAN !

Pilarbangsa.com – Intervensi Istana untuk melindungi oknum penista agama alias Ahok telah memicu kegusaran rakyat secara masif. Terlebih Jokowi selaku Petugas Partai tampak manut pada ambisi PDIP untuk menangkan Ahok di Pilgub DKI Jakarta.

 Bahkan dalam sepekan ini beredar isu bakal terjadi kerusuhan seperti tahun 1998. Hal itu terkait dengan sikap arogansi Polri yang gencar mengkriminalisasi ulama dan membidik kubu Agus-Sylviana yang merupakan rival terberat Ahok di Pilgub DKI.

 Tindakan semena-mena Polri disyalir sebagai “proyek politik” untuk mendongkrak elektabilitas Ahok yang makin anjlok lantaran terseret kasus penistaan Al Qur’an.

 Celakanya, Presiden Jokowi tampil memanasi situasi dengan memanfaatkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar untuk memberi kesan seolah SBY dalam sanderaan Istana.

 Untuk hajat busuk itu, Jokowi menggelar jamuan spesial dengan Antasari. Usai pertemuan, beredar fitnah keji bahwa SBY merupakan aktor utama dalam kasus kriminalisasi Antasari.

 Bukan baru kali ini SBY difitnah dan nistakan. Tapi sejak pasca aksi 411 dan 212, sang Jenderal yang terkenal santun dan sabar itu bertubi-tubi dibully di media sosial oleh buzzer Istana dan loyalis pembela oknum penista agama (Ahok).

 SBY dituding terlibat makar, provokator, pencuri uang negara, politisi busuk, pendendam, super licik serta segala rupa macam hujatan dan cacian.

 Tragisnya, peneliti LIPI Syamsuddin Haris menuding SBY sebagai provokator tingkat tinggi. Tudingan tidak bermoral itu merujuk pada sikap SBY yang secara terbuka membela aspiarasi umat Islam jelang aksi unjuk rasa 411.

 “Saya menyayangkan SBY. Dia sudah menjadi provokator sama seperti pemimpin organisasi kemasyarakat (ormas) keagamaan yang selalu membuat resah masyarakat,” kata Syamsuddin.

 Pernyataan Syamsuddin dan para buzzer Ahok bergulir seiring dengan sikap Polri yang super reaktif membidik ulama dan Sylviana serta terkesan mencari-cari kesalahan SBY.

 Tindakan tidak elok itu wajar membuat SBY terusik, terlebih para petinggi TNI kian gusar. Maklum SBY adalah sosok Jenderal TNI yang sangat dihormati, termasuk dicintai oleh jutaan rakyat.

 Situasi makin mendidih, beberapa jam lalu juru bicara Presiden, Johan Budi dengan wajah cemas mencoba meredam dinamika publik.

 Johan Budi melantunkan retorika basinya, bahwa Presiden Jokowi bersikap netral dalam Pilgub DKI. “Dan presiden punya komitmen agar pelaksanaan pilkada itu berlangsung secara demokratis dan transparan,”(republika 31/1/2017).

 Reaksi Istana dipicu oleh protes SBY dan para petinggi Demokrat yang menuding bahwa: “Gejala ketidaknetralan negara beserta aparaturnya mulai tampak terlihat. Campur tangan kekuasaan dinilai telah melampaui batas,” (sumber republika).

 Pernyataan SBY sangat terang, tegas dan mewakili aspirasi rakyat. Sebaliknya tanggapan jubir Presiden tidak lebih hanyalah bualan dari ekspresi ketakutan. Apapun bantahan Istana, Rakyat sudah tidak percaya dengan lakon politik rezim Jokowi. Munafik!

 Faizal Assegaf (Ketua Progres 98)

SBY ingin bacara bla blakan dengan jokowi


Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono mengaku ingin bertemu dan berbicara “blak-blakan” dengan Presiden Joko Widodo ihwal isu keterkaitannya dengan aksi damai umat Islam 4 November 2016, serta rencana pengeboman hingga makar.

“Sayang sekali saya belum punya kesempatan bertemu Presiden kita Bapak Jokowi. Kalau bisa bertemu saya mau bicara dengan beliau ‘blak-blakan’, siapa yang melaporkan kepada beliau info intelijen yang menuduh saya mendanai aksi damai 4/11, mengaitkan saya dengan rencana pengeboman Istana Negara dan urusan makar,” kata SBY di Jakarta, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan SBY dalam pembukaan konferensi persnya pada Rabu petang. Konferensi pers itu menyikapi pernyataan kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengaku memiliki bukti percakapan SBY dengan Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin terkait Fatwa MUI mengenai kasus Ahok.

SBY menjelaskan, ia tidak marah dengan pernyataan kuasa hukum Ahok. Dia hanya meminta penegak hukum mengusut jika ada penyadapan ilegal yang dilakukan terhadap dirinya selaku mantan Presiden.

Sementara soal tudingan yang dialamatkan kepadanya soal pendanaan aksi 4/11, rencana pengeboman Istana Negara dan upaya makar, ia merasa perlu mengklarifikasi dan berbicara dengan Jokowi.

“Saya ingin sebetulnya mengklarifikasi secara baik supaya tidak simpang-siur, tidak ada prasangka, praduga atau perasaan enak atau tidak enak atau saling curiga,” kata SBY.

sumber : republika

BERANI SUNGGUH NAJIB MENGGUNAKAN NAMA PUTERA ARAB UNTUK MENIPU RAKYAT MALAYSIA,,

​BISMILAHHIRAHMANNIRRAHIM,,

NEGARA ARAB MENJADI BAHAN PENIPUAN NAJIB,,
Bukti Najib menyamun RM2.6 billion dari 1MDB,,
Apabila seseorang mengambil wang yang bukan miliknya, orang itu boleh lah kita panggil seorang pencuri. Jika orang itu secara senyap telah mengambil sejumlah wang yang besar bukan miliknya dan kemudiannya tidak mengaku apabila seluruh dunia membongkar kegiatannya, maka orang itu layaklah digelar penyamun yang penipu.
Malang sungguh bila kita ada Perdana Menteri yang suka hati menyamun wang kerajaan berbillion banyaknya. Lebih malang lagi apabila dia cuba menipu dengan mengatakan ianya adalah derma yang datang dari Raja Arab Saudi (walaubagaimanapun, putera raja Arab Saudi tidak tahu menahu mengenainya).
Dan amat malang sekali apabila ada yang kononnya cerdik pandai mempercayai cubaan berbohong Najib Razak! Jika dah bodoh, maka bodohlah mereka semua ini. Derma Pak Arab entah ke mana, Pak Arab pun tak pernah muncul. Mereka cuba menipu kita, tapi yang percaya penipuan ini cuma mereka sahaja!
Baru-baru ini mahkamah di Singapura mendedahkan bukti-bukti aliran wang tunai 1MDB di dalam perbicaraan kes pengubahan wang haram di sana.
Dalam salah satu kertas pertuduhan di atas, pengurus bank Falcon di Singapura, Jens fred Sturzenegger telah didapati bersalah bersubahat dan meluluskan transaksi-transaksi yang mencurigakan yakni pemindahan wang haram yang datangnya dari 1MDB.
Terdapat 16 kertas pertuduhan kesemuanya dan salah satu daripadanya adalah menipu pihak polis Singapura dengan mengatakan dia tidak pernah berjumpa dengan Jho Low. Dia hanya berjumpa dengan Eric Tan, pemilik syarikat Tanore dan Blackstone Asia.
Walau bagaimanapun, siasatan polis Singapura membongkar bahawa Jho Low dan Eric Tan adalah orang yang sama, walaupun mempunyai passport berasingan! Ini bermakna Jho Low mempunyai dua identiti dan dua passport berlainan!
Kertas siasatan mendapati, Jho Low telah mengarahkan Sturzeneggger untuk meluluskan pemindahan wang berbillion-billion ringgit dari beberapa akaun untuk masuk ke dalam akaunnya di dalam syarikat Tanore:
Sturzenegger adalah pekerja Bank kelima yang telah didapati bersalah dan disumbatkan ke dalam jail selepas beberapa teman Jho Low seperti Yeo Jiawei, Kelvin Ang, Yak Yew Chee dan Yvonne Seah.
Perlu diingatkan ini adalah bukti-bukti yang disebut di dalam mahkamah Singapura. Adakah mahkamah telah memfitnah Jho Low? Sudah tentu tidak. Kerana kelima-lima yang dituduh telah mengaku bersalah.
Perbualan-perbualan telefon antara Sturzenegger dan Jho Low serta CEO Falcon Bank kepada pengerusinya turut direkodkan dan disiarkan di dalam mahkamah. Antara lain, CEO Falcon Bank (Eduardo Leeman) memarahi Jho Low kerana dokumentasi yang mereka terima untuk meluluskan transaksi itu tidak masuk akal:
Dia juga berkata kepada pengerusinya bahawa dokumentasi yang diberikan oleh Jho Low tidak lengkap dan hanya ‘cut & paste’ sahaja:
“But between you and me, Mohammed, the rest of the documentation, which our friend in Malaysia has delivered, is absolutely ridiculous. This is exactly that kind of issue which is gonna get everybody in trouble. This is done not professionally, unprepared, amateurish at best. The documentation they’re sending me is a joke… How can you send hundreds of millions of dollars with documentation, you know, nine million here, 20 million there, no signatures on the bill, it’s kind of cut and paste, and, and… I mean it’s ridiculous!” – kata Leeman kepada Pengerusi Falcon Bank, Mohammed AlHusseiny.
Dan kita semua telah melihat dengan sendiri pembongkaran oleh suratkhabar Wall Street Journal mengenai wang sebanyak USD681 juta (RM2.6 billion mengikut kadar matawang ketika itu) yang telah masuk ke dalam akaun Najib sendiri:
Di dalam penyata bank di atas, tertera nama syarikat Tanore Finance milik Jho Low. wang sebanyak USD620 juta telah dimasukkan pada 21 Mac 2013 dan sebanyak USD61 juta lagi telah dimasukkan pada 25 Mac 2013.
Kesemua transaksi ini telah benar-benar berlaku. Tahun lepas, media Australia telah mendedahkan surat surat pengakuan yang kononnya terdapat seorang putera arab yang akan memberi berbillion wang kepada Najib melalui akaun milik syarikatnya bernama Blackstone Asia dan Tanore! Sejak bila Jho Low @ Eric Tan itu seorang seorang Putera Arab?
Surat palsu yang dilaporkan oleh ABC Australia yang menunjukkan Jho Low @ Eric Tan @ Putera Raja Saudi mahu memberi duit kepada Najib melalui syarikatnya – Blackstone Asia.

Surat palsu yang dilaporkan oleh ABC Australia yang menunjukkan Jho Low @ Eric Tan @ Putera Raja Saudi mahu memberi duit kepada Najib melalui syarikatnya – Blackstone Asia.
Surat palsu yang dilaporkan oleh ABC Australian yang menunjukkan Jho Low @ Eric Tan @ Putera Raja Saudi mahu memberi duit kepada Najib melalui syarikatnya – Tanore.

Kandungan surat palsu yang menunjukkan Jho Low @ Eric Tan @ Putera Raja Saudi mahu memberi duit kepada Najib melalui syarikatnya – Tanore.
Surat-surat inilah yang telah dijadikan panduan oleh Peguam Negara untuk membersihkan nama Najib. Hingga kini tidak ada seorang pun Putera Raja Abdullah yang mengaku memberi ‘derma’ tersebut. Nama putera itu juga tidak terdapat di dalam senarai rasmi nama anak-anak Raja Abdullah.
Mengapa Apandi Ali menyogokkan kita dengan kerja separuh masak? Adakah dia ini seorang Peguam Negara yang tolol? Atau adakah dia ini seorang Peguam Negara yang cuba bersubahat dengan si jaguh pencuri?
Persoalan yang sama penting di sini adalah, dari mana asal wang yang dimasukkan itu ke dalam akaun Najib? Ianya telah melalui pelbagai akaun seperti Tanore, Devonshire Fund, Cistenique Investment dan Enterprise Emerging Markets Fund; tetapi dari manakah punca asal wang tersebut?
Siasatan dari pihak US dan Swiss mendapati, wang ini berasal dari USD3 billion wang bon 1MDB yang dibuat dalam tahun 2013. Di bawah adalah carta aliran wang tersebut; dari mana ia bermula hinggalah masuk ke dalam akaun Najib di Ambank.
Cabang-cabang transaksi dari 1MDB yang sedang disiasat oleh negara-negara asing. Ambil perhatian tidak wujud penderma dari Arab Saudi di mana-mana. Wang RM2.6 billion sah berasal dari wang hutang bon 1MDB. Kini, bank BSI dan Falcon telah ditutup pihak berkuasa.
Bukti-bukti transaksi di atas boleh dibaca di sini, tetapi perlu diingatkan dokumen ini telah dialihbahasakan menggunakan aplikasi google translate oleh itu mungkin terdapat perkataan-perkataan yang kurang tepat di dalamnya:
Bukankah bukti-bukti di atas melayakkan kita untuk menggelar Najib sebagai jaguh menyamun?
Kesemua bukti di atas juga sepatutnya membolehkan kes Najib mencuri RM2.6 billion dibuka semula. Tetapi ini tidak mungkin berlaku jika mereka yang mengemis dedak dari Najib masih memegang kuasa penyiasatan.
Mereka yang berdosa kerana bersama-sama bersekongkol melindungi jaguh pencuri ini tidak mungkin mahu membaca atau mempercayai bukti-bukti yang telah disediakan di mahkamah Singapura dan Amerika Syarikat. Bagi mereka, salah laku mereka yang bersalah, tidak ada kena mengena dengan ketua pencuri mereka.
Di mana-mana sahaja rakyat biasa mengatakan Najib adalah pencuri, tetapi Najib sendiri seperti tidak malu dengan panggilan orang ramai terhadapnya. Akibat memakan duit curi terlampau banyak, maka kulit pun menjadi tebal lalu terpaksa mengharungi hari-hari dengan perasaan tidak tahu malu.
Najib dan para pengikutnya samalah dengan perangai manusia zaman jahiliyah. Hati gelap dan berfikiran songsang.

Patrialis Ditangkap, Yusril: Tak Mungkin Ada Suap Saat Uji Materi Undang-Undang

Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA (fokusislam) – Pengacara Senior Yusril Ihza Mahendra ikut menanggapi penangkapan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yusril menganggap, tak mungkin ada aksi suap menyuap saat uji materi undang-undang (UU).

Pakar hukum tata negara ini mengatakan, dalam kasus Patrialis, informasi yang dia dapatkan baru pada saat MK tengah mengumpulkan semua hakim dipanggil terkait OTT KPK. Dia pun belum secara rinci mendapatkan informasi terkait OTT KPK yang mengamankan 11 orang tersebut, yang mana salah satunya merupakan Hakim MK Patrialis Akbar.

Banner Utama

“Kalau perkara pilkada, kepada hakim sangat mungkin suap menyuap karena kuncinya pada panel hakim itu yang memeriksa lebih detail lalu dilaporkan ke sidang paripurna,” ujarnya pada wartawan di Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017), dilansir Sindonews.

Sedang dalam pengujian UU, kata Yusril, kemungkinan kasus suap-menyuap cukup kecil terjadi. Sebabnya, ada pemeriksaan pendahuluan terlebih dahulu meski tak masuk substansi.

Lebih jauh, apabila materi UU itu sudah diuji sebelumnya, tentu akan ditolak saat dibawa ke sidang MK. “Lalu, menyogok satu hakim apa iya bisa mempengaruhi delapan orang lainya, itu sia-sia, kecil kemungkinannya (ada suap-menyuap),” tuturnya.

Yusril menerangkan, kalau pun ketua MK bisa dipengaruhi misalnya, tentu ketua MK pun tak mudah pula memengaruhi hakim lainnya sehingga kemungkinan terjadinya sogok-menyogok itu kecil.

Apalagi, tambah Yusril, dalam sidang MK itu, khususnya dalam pengujian UU, yang bakal dijadikan putusan itu bergantung dari suara terbanyak hakim, bukan dari satu hakim yang disuap tersebut. (ibn/sindo)