SBY : Penyadapan Ilegal Sebuah Kejahatan, Siapapun Presidennya Jika Terlibat Bisa Diturunkan


Moslemtoday.com :  Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan konferensi pers khusus menanggapi sidang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Selasa (31/1) kemarin. Dia menyebutkan penyadapan ilegal sebagai kejahatan serius.

“Saya soroti masalah itu. Kalau benar percakapan saya dengan Ma’aruf atau dengan siapa saja disadap tanpa dibenarkan undang-undang, itu namanya penyadapan ilegal,” kata SBY di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (1/3).

Lebih lanjut SBY menyatakan, bila penyadapan memiliki motif politik akan berbahaya. Dia mengingatkan skandal watergate yang menjatuhkan Presiden AS, Nixon.  “Masuk aspek hukum masuk dan aspek politik pasti teman-teman ingat skandal Watergate. Memang Presiden dipilih tapi ada penyadapan. Itu makanya Presiden mundur,” kata SBY.

SBY menyamakan penyadapan ini dengan skandal Watergate, yang membuat Presiden Amerika Serikat Richard Nixon terjungkal akibat penyadapan terhadap lawan politiknya pada 1972. “Dulu kubu Nixon menyadap kubu lawan politik yang juga sedang dalam masa kampanye presiden. Nixon terpilih, tapi terbongkar, ada penyadapan, tapingspying, sehingga Nixon mundur, karena kalau tidak, ia akan di-impeach,” kata SBY dalam jumpa pers di rumahnya di Jakarta, Rabu, 1 Februari 2017. Sejumlah stasiun televisi menyiarkan secara langsung jumpa pers ini.

“Kalau institusi negara, Polri, BIN, menurut saya, negara bertanggung jawab. Saya berharap berkenan Pak Presiden Jokowi menjelaskan dari mana transkrip penyadapan itu siapa yang bertanggung jawab. Kita hanya mencari kebenaran. Ini negara kita sendiri, bukan negara orang lain, bagus kalau kita bisa menyelesaikannya dengan baik, adil, dan bertanggung jawab,” kata SBY dalam konferensi pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (1/2).

“Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah dengan penjelasan saya ini berangkat dari pernyataan pihak Pak Ahok yang memegang bukti atau transkrip atau apa pun yang menyangkut percakapan antara saya dengan Pak Ma’ruf Amin itu adalah sebuah kejahatan karena itu penyadapan ilegal,” kata SBY.

“Saya hanya mohon hukum ditegakkan. Bola sekarang bukan di saya, di Pak Ma’ruf Amin, bola bukan di Pak Ahok dan pengacaranya. Bola di tangan Polri, kejaksaan, dan penegak hukum lain. Dan kalau yang menyadap institusi negara bola di tangan Presiden,” kata SBY.

SBY berharap keadilan ditegakkan. SBY merasa haknya sebagai warga negara yang dilindungi konstitusi diinjak-injak. Dia mengajak semua pihak tidak mengeluarkan informasi hoax semacam ini lagi.

“Daripada main di media sosial saling mengeluarkan hoax, kita begini saja disaksikan seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno mengatakan ini dadaku, mana dadamu. Artinya, ayolah supaya tidak mudah kita saling memfitnah, tidak mudah kita saling menjatuhkan,” tegasnya.

SBY dan TNI GUSAR, PRESIDEN JOKOWI MULAI KETAKUTAN !

Pilarbangsa.com – Intervensi Istana untuk melindungi oknum penista agama alias Ahok telah memicu kegusaran rakyat secara masif. Terlebih Jokowi selaku Petugas Partai tampak manut pada ambisi PDIP untuk menangkan Ahok di Pilgub DKI Jakarta.

 Bahkan dalam sepekan ini beredar isu bakal terjadi kerusuhan seperti tahun 1998. Hal itu terkait dengan sikap arogansi Polri yang gencar mengkriminalisasi ulama dan membidik kubu Agus-Sylviana yang merupakan rival terberat Ahok di Pilgub DKI.

 Tindakan semena-mena Polri disyalir sebagai “proyek politik” untuk mendongkrak elektabilitas Ahok yang makin anjlok lantaran terseret kasus penistaan Al Qur’an.

 Celakanya, Presiden Jokowi tampil memanasi situasi dengan memanfaatkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar untuk memberi kesan seolah SBY dalam sanderaan Istana.

 Untuk hajat busuk itu, Jokowi menggelar jamuan spesial dengan Antasari. Usai pertemuan, beredar fitnah keji bahwa SBY merupakan aktor utama dalam kasus kriminalisasi Antasari.

 Bukan baru kali ini SBY difitnah dan nistakan. Tapi sejak pasca aksi 411 dan 212, sang Jenderal yang terkenal santun dan sabar itu bertubi-tubi dibully di media sosial oleh buzzer Istana dan loyalis pembela oknum penista agama (Ahok).

 SBY dituding terlibat makar, provokator, pencuri uang negara, politisi busuk, pendendam, super licik serta segala rupa macam hujatan dan cacian.

 Tragisnya, peneliti LIPI Syamsuddin Haris menuding SBY sebagai provokator tingkat tinggi. Tudingan tidak bermoral itu merujuk pada sikap SBY yang secara terbuka membela aspiarasi umat Islam jelang aksi unjuk rasa 411.

 “Saya menyayangkan SBY. Dia sudah menjadi provokator sama seperti pemimpin organisasi kemasyarakat (ormas) keagamaan yang selalu membuat resah masyarakat,” kata Syamsuddin.

 Pernyataan Syamsuddin dan para buzzer Ahok bergulir seiring dengan sikap Polri yang super reaktif membidik ulama dan Sylviana serta terkesan mencari-cari kesalahan SBY.

 Tindakan tidak elok itu wajar membuat SBY terusik, terlebih para petinggi TNI kian gusar. Maklum SBY adalah sosok Jenderal TNI yang sangat dihormati, termasuk dicintai oleh jutaan rakyat.

 Situasi makin mendidih, beberapa jam lalu juru bicara Presiden, Johan Budi dengan wajah cemas mencoba meredam dinamika publik.

 Johan Budi melantunkan retorika basinya, bahwa Presiden Jokowi bersikap netral dalam Pilgub DKI. “Dan presiden punya komitmen agar pelaksanaan pilkada itu berlangsung secara demokratis dan transparan,”(republika 31/1/2017).

 Reaksi Istana dipicu oleh protes SBY dan para petinggi Demokrat yang menuding bahwa: “Gejala ketidaknetralan negara beserta aparaturnya mulai tampak terlihat. Campur tangan kekuasaan dinilai telah melampaui batas,” (sumber republika).

 Pernyataan SBY sangat terang, tegas dan mewakili aspirasi rakyat. Sebaliknya tanggapan jubir Presiden tidak lebih hanyalah bualan dari ekspresi ketakutan. Apapun bantahan Istana, Rakyat sudah tidak percaya dengan lakon politik rezim Jokowi. Munafik!

 Faizal Assegaf (Ketua Progres 98)