Ahok Dibela, Ulama Dihina, Alqur’an Dinista dan Penguasa Tutup Mata. Bukti Kegagalan Pemerintah dan Rusaknya Sistem Tata Aturan Di Negri Ini.

Ahok Dibela, Ulama Dihina, Alqur'an Dinista dan Penguasa Tutup Mata. Bukti Kegagalan Pemerintah dan Rusaknya Sistem Tata Aturan Di Negri Ini.

HomePeristiwa

Ahok Dibela, Ulama Dihina, Alqur’an Dinista dan Penguasa Tutup Mata. Bukti Kegagalan Pemerintah dan Rusaknya Sistem Tata Aturan Di Negri Ini.

Kentalnya nuansa pembelaan yang dilakukan oleh penguasa membuktikan, mereka tidak lagi berpihak kepada kebenaran. Mereka justru menjadi jongos dan antek aseng, para penguasa sudah tidak lagi bisa berpikir rasional.


Tata aturan hukum yang ada justru dijadikan bahan mainan sesuai kepentingan mereka dengan logika – logika yang ngawur dan keblinger, demokrasi yang digadang-gadang mampu menjamin keberagaman dan kemajemukan hanya ilusi belaka dan dijadikan alat oleh mereka para penguasa untuk menjaga kepentingan mereka tetap aman. Buruknya para penguasa negri ini dalam memimpin ditambah tata aturan sistem yang bobrok semakin menambah semrawut negri ini dengan berbagai kegaduhan yang ditimbulkan. Wajar jika umat islam menawarkan solusi atas penerapan hukum islam.

Sistem hukum islam yang ditawarkan umat islam tentu sangat logis sangat rasional, karna sistem tata aturan dalam sangat tidak diskriminasi, menjamin keadilan dan keselamatan dunia dan akhirat bagi yang mengalkannyakarna semangat tauhid. Sebab sistem islam sudah pernah diterapkan sekitar 1400 tahun lamanya dan mampu melahirkan peradaban yang gemilang, sementara demokrasi lahir karna kekecewaan manusia dan dibuat oleh manusia berdasarkan logika yang terbatas. Wajar jika hukum demokrasi diterapkan menimbukan banyak kegaduhan, tidak pernah tercipta keadilan dan keamanan serta dijadikan alat untuk mempertahan kekuasaan bagi orang yang telah meraih jabatannya.

Koordinator Persidangan Tim Advokasi Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI, Nasrulloh Nasution menyayangkan sikap pemerintah yang tak mau memberhentikan sementara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Padahal status Ahok sudah ditetapkan sebagai terdakwa.

“Kita keberatan kalau ahok sebagai gubernur seharusnya diberhentikan sementara sesuai undang undang,” ujarnya, kemarin.

Menurut Nasrulloh dengan tetap aktifnya Ahok menunjukkan urusan cagub pejawat itu bukan lagi persoalan hukum. Namun sudah kental nuansa politik. “Katanya hukum menjadi panglima tapi faktanya tidak seperti itu,” ujarnya.

Pengamat politik Umar Hasibuan menilai seharusnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberhentikan sementara jabatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lantaran telah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.

Advertisements

​Blak-Blakan, Cak Nun Bongkar Identitas Asli Ahok

Cak Nun (republika-ilustrasi)

Budayawan Emha Ainun Najib alias Cak Nun kembali bersuara tegas dan lantang terkait Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Cak Nun tanpa takut menyampaikan siapa sebenarnya Ahok dan peranannya dalam berbagai proyek menghancurkan bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Cak Nun menyatakan, umat Islam sebagai penduduk mayoritas dijadikan sasaran dan harus dipecah belah. Caranya dengan menggunakan berbagai macam proyek di berbagai bidang kehidupan. Sayangnya, banyak kaum Muslimin yang tidak memahami garis besar permainan musuh-musuh Islam yang berkedok kebangsaan ini. “Tidak semua pimpinan umat Islam mengerti gambar besar ini,” ujar Cak Nun tegas. Banyak umat Islam yang mengira bahwa kegaduhan yang terjadi hanya urusan Ahok. Padahal, ada hal lebih besar yang terjadi di balik Ahok. “Dipikirnya soal Ahok. Lah opo loh Ahok diurusi?” tandasnya. Buat apa mengurusi Ahok? Tanya Cak Nun, retoris. “Bukan Ahoknya, tetapi Ahok adalah korlap (koordinator lapangan) dari proyek-proyek.” lanjut Cak Nun, blak-blakan. Menurutnya, banyak pengembang yang akan menanggung kerugian dahsyat jika Ahok tidak terpilih menjadi Gubernur. “Kalau Ahok tidak sampai jadi Gubernur, berapa ratus triliun yang tidak bisa diterapkan?” jelasnya. Ratusan triliun yang sudah digunakan untuk berbagai proses pengerjaan proyek, mulai dari pembelian bahan baku dan lain sebagainya akan mangkrak jika Ahok kalah dalam Pilkada DKI Jakarta. Sehingga para pengembang harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memenangkan Ahok demi lancarnya proyek-proyek mereka menggerogoti negeri ini. [Om Pir/Tarbawia]

Membongkar Fakta…!! Habieb Rizieq, Fadli Zon, Fahri Hamzah Telah Lakukan Kebohongan Publik



Amien Rais, Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Habib Rizieq berada dalam satu mobil komando di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2016).


Beritateratas.com – 

Jika Hukum Ditegakkan, Sampai ‘Lebaran Kebo’, Ahok Tak Bisa Dipenjara, Tak Bisa Mundur atau Dimundurkan…!!


Salah jika menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ada di ujung karier politiknya. Demo 4 November 2016 ramai dengan tagar #jumat411 di dunia maya yang memprotes keras Ahok tidak bisa membuatnya turun dari kursi DKI 1.

Tidak untuk mencoba membawa variabel suku, agama, ras, antargolongan atau SARA, namun secara aturan Ahok sulit untuk mundur dari jabatannya, bahkan jika dia dimundurkan sekalipun. Keduanya tidak bisa dilakukan.

Tercantum di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan revisinya Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Sanksi berupa denda dan pidana berlaku bagi calon perseorangan maupun yang diusung parpol atau gabungan parpol jika mundur setelah ditetapkan KPU sebagai peserta pilkada, yang sebelumnya tertuang di pasal 191 UU Pilkada.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) calon kepala daerah tidak diperbolehkan mundur. Hal itu tertuang dalan PKPU pasal 77, yang mana penggantian calon diperkenankan jika peserta berhalangan tetap dalam hal ini meninggal dunia dan sakit keras dengan menunjukan surat dari dokter.

Lalu bagaimana jika Ahok ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama yang mengakibatkan demo #jumat411?

Jika merujuk pada PKPU pasal 88 (b), jika Ahok sekalipun menjadi tersangka, maka ancaman kurungan minimal 5 tahun dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tak hanya itu, partai politik pun setelah menetapkan calon mereka, maka partai politik tidak bisa mengalihkan dukungannya. Secara politik hal itu jelas merugikan koalisi PDI Perjuangan yang mendukung Ahok, dan secara politik pula PDIP akan memperjuangkan Ahok, karena secara hukum demo #jumat411 tidak bisa menurunkan Ahok.

Bila merujuk pada dasar hukum tersebut, maka jelas tidak mungkin dengan mudah Ahok lengser dari jabatannya. Meski sudah tidak menjabat sebagai Gubernur, namun Ahok adalah calon petahana Gubernur DKI Jakarta, yang memiliki syarat mengikat.

Mundur tidaknya Ahok, selama berada dalam jalur aturan konstitusi maka semuanya sah. Namun, akan sangat memalukan, jika negara kalah dan menyerah dengan melanggar konstitusi yang telah mereka buat sendiri.



Melihat orang-orang yang datang ke Jakarta untuk berdemo jelas tidak ada gunanya dan tidak jelas apa tuntutannya. Rizieq dan lain-lain selalu menuntut agar Presiden tidak boleh melindungi Ahok. Presiden sendiri sudah menjawab.


 “Sebagai Presiden saya tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum, kalau tidak berjalan dengan baik baru saya turun tangan. Saya tidak melindungi Ahok, saya bertemu dengan Ahok dalam kaitan Sebagai Presiden dan gubernur saja,” ucap ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar mengutip ucapan Presiden usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana.


Kemudian ada juga tuntutan Ahok segera diproses hukum, pun sudah diproses. 22 saksi sudah diperiksa, termasuk si Rizieq. Semua tuntutan waras tersebut sudah dijawab. Malah yang memperlambat sebenarnya adalah FPI, Rizieq sendiri. Sebab meminta pengunduran pemeriksaan. Lalu kemarin teriak-teriak seolah paling benar sendiri ingin agar kasus ini dipercepat. Haha


 Di luar tuntutan waras, ada juga tuntutan tidak waras. Mereka menuntut agar Presiden Jokowi segera memenjarakan Ahok.



 “Yang kami minta pembuktian dari presiden, penjarakan Ahok, tangkap supaya ini menjadi pembelajaran, jangan sekali-kali menistakan agama,” kata Rizieq, usai diperiksa sebagai saksi ahli.

Pernyataan Rizieq ini cukup unik. 


 Sebab mereka meminta agar Presiden tidak melakukan intervensi hukum. 



 Tapi mereka menuntut  Presiden menangkap dan penjarakan Ahok. 


Hal ini jelas merupakan intervensi hukum, sebagaimana sebelumnya dijelaskan Kapolri. 

Sebelum Kapolri telah menegaskan Usai apel gabungan TNI dan Polri dalam melakukan pengamanan Pilkada DKI 2017, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan tidak ada alasan bagi pengunujuk rasa untuk melakukan aksi di depan Istana Negara.

Pasalnya menurut Tito, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan pernyataan dengan para ulama yang diwakili Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), Selasa (1/11/2016).

“Pak Presiden sudah sampaikan itu kemarin, jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi untuk ke istana, karena sudah disampaikan oleh bapak Presiden,” ujar Tito, di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016). 

Tito menjelaskan, Jokowi tidak mungkin mengeluarkan pernyataan untuk memenjarakan Ahok karena hal tersebut bukanlah merupakan kewenangannya sebagai pemerintah eksekutif. 

Pernyataan untuk memenjarakan Ahok, menurut Tito hanya bisa dilakukan oleh Yudikatif. Sehingga bila Presiden memerintahkan untuk menangkap atau memenjarakan Ahok itu namanya intervensi eksekutif pada Yudikatif.


  Kalau begini, maka sebenarnya Rizieq dan kawan-kawan ini menganut pemahaman mau menang sendiri.

 Sebab mereka meminta agar Presiden tidak melakukan intervensi hukum. 



 Tapi mereka menuntut  Presiden menangkap dan penjarakan Ahok. 


Sebenarnya mereka cukup tahu hukum. Tapi justru yang dilakukan  adalah kepura -puraan untuk menggiring opini publik agar menjadi hilang kepercayaan terhadap pemerintah. Demi untuk menjatuhkan kredibilitas Presiden.

Namun hikmahnya, kita semua jadi tahu bahwa demonstrasi ini bukan soal menuntut hukum ditegakkan, melainkan menuntut agar Ahok ditangkap. Sehingga konsekuensinya batal ikut Pilgub 2017 nanti.

Jadi sebenarnya untuk kasus Ahok ini, jika hukum memang benar ditegakkan, sampai lebaran kerbau pun Ahok tak akan masuk penjara. 

Sebab jelas bahwa produk hukum ini terkait penistaan agama dan sekitarnya tidak mengedepankan jalur pidana. 

Mengapa begitu? Sebab dasar pembentukan Penpres no 1 tahun 1965 adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang berlakunya kembali UUD 1945 dan penegasan Pancasila (awalnya: piagam Jakarta) sebagai dasar negara. 

Latar belakangnya karena muncul aliran oraganisasi kebatinan atau kepercayaan masyarakat yang bertentangn dengan ajaran dan hukum agama. Ini kalau dalam kitab suci Alquran namanya asbabun nuzul. Tujuan dari Penpres ini adalah pencegahan penyalahgunaan dan penyelewangan dari ajaran agama yang dianggap ajaran pokok oleh agama-agama sesuai “kepribadian bangsa Indonesia.”

Pemberian ancaman pidana yang diatur adalah proses lanjutan bagi mereka yang tetap mengabaikan. 

Dalam kasus Ahok, jika sesuai hukum, alurnya adalah: Ahok (dianggap) menistakan agama. Diberi peringatan atau teguran, bisa oleh NU atau Muhammadiyah sebagai representasi ummat Islam Indonesia. Kemudian Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri memberikan keputusan bersama. Kalau setelah proses tersebut Ahok masih tetap melakukan hal yang sama, maka kemudian berlakulah ancaman pidana.

Kenyataannya sekarang adalah, Ahok meminta maaf pada 10 Oktober 2016. 
Sementara pendapat dan sikap keagamaan MUI dibuat tanggal 11 Oktober. Artinya sebelum ditegur pun Ahok sudah meminta maaf. Untuk itu posisi hukumnya menjadi jelas bahwa Ahok tidak bisa disebut mengabaikan sehingga bisa dijerat pidana.

Kesimpulannya, jika memang ingin hukum ditegakkan, maka harus ikut prosedur hukum yang ada. Bukan meminta pada Presiden Jokowi untuk memenjarakan Ahok, itu namanya meminta Presiden melakukan intervensi hukum. Jelas…??(vr)

Impor KTP Palsu, Indonesia dalam Ancaman Asing

Jum’at,  10 Februari 2017 – 09:58 WIB

Impor KTP Palsu, Indonesia dalam Ancaman Asing

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Achsanul Qosasih. Foto/Dok/SINDOneJAKARTA – Ancaman terhadap Indonesia dari luar semakin nyata. Negara asing bisa dengan mudah memantau kondisi internal Indonesia melalui data kependudukan.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengungkapkan, salah satu ancaman itu munculnya persoalan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu. Apalagi, kata dia KTP Palsu itu masuk ke Indonesia dari luar negeri.

“Bahaya sekali, data negara berawal dari KTP,” ujar Achsanul dalam akun Twitter @AchsanulQosasi, Jumat (10/2/2017).

Mantan Ketua Komisi XI DPR ini mengaku sempat meragukan adanya KTP palsu yang dikirim dari luar negeri. Namun, adanya hasil kerja dari Bea Cukai membuat dirinya percaya terhadap berita yang beredar selama ini mengenai KTP palsu tersebut. (Baca: DPR Prihatin KTP Palsu Leluasa Masuk ke Indonesia)

“Bea Cukai menangkap KTP Aspal yang masuk dari Kamboja. Berita ini ternyata bukan hoax, semua KTP DKI,” ucapnya.

Ulil: Kotor! Rezim Presiden Jokowi Pakai ‘Bidak Politik’ dari “Narapidana yang Diberi Grasi” Untuk Serang Lawan

Ilustrasi


Pernyataan keras kembali dilontarkan politisi Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, terkait eksistensi Pemerintahan Joko Widodo. Kali ini Ulil menyoal pembangunan infrastruktur era Rezim Jokowi dan pemberian grasi kepada mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Soal pembangunan infrastruktur yang terus digenjot Rezim Jokowi, Ulil menilai bahwa infrastruktur merupakan satu-satunya marwah yang tersisa dari Rezim Jokowi.

“Marwah rezim sekarang tinggal satu saja: infrastruktur. Kalau ini jeblok juga, ya sudah, selesai,” tegas Ulil di akun Twitter @ulil.

Sementara soal Antasari, @ulil menulis: “Kiat politik rezim sekarang: Kasih grasi kepada narapidana, lalu dipakai sebagai ‘bidak politik’ untuk serang lawan. Kotor.”  Diberitakan sebelumnya, peristiwa aksi massa di rumah pribadi Susilo Bambang Yudhoyono bermula dengan kehadiran Antasari di Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia di Cibubur (05/02).


Panitia Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia dalam konferensi pers menjelaskan, aksi itu bermula dari kehadiran Antasari.

“Pada malam kedua, itu pure acara mahasiswa. Ada tamu yang tak diduga, yaitu Antasari Azhar. Dia menjelaskan bagaimana kronologi dia menjadi Ketua KPK, menjelaskan ada indikasi kriminalisasi. Karena waktu beliau bekerja keras, luar biasa, beliau bilang banyak menjebloskan orang dekat penguasa ketika itu,” kata Ketua Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia, Septian Prasetyo, dalam konferensi pers di kampus STMIK Raharja (07/02).

Dari pemaparan Antasari itu, mahasiswa lantas menggelar sidang pleno. Mereka bersidang sampai pagi membahas salah satu pemaparan Antasari mengenai banyaknya kasus korupsi yang pengusutannya belum tuntas.

Disimpulkan dari sidang panel itu, para mahasiswa ingin agar kasus korupsi di masa lalu dan saat ini diusut tuntas. Dari situlah mahasiswa memutuskan melakukan aksi sosialisasi.

Seperti dikutip detik (07/02), Antasari Azhar mengakui datang ke lokasi jambore. Namun dia memastikan datang karena diundang panitia. “Betul, saya hadir sebagai pembicara karena diundang panitia,” kata Antasari.

Sumber: intelijen

Ada Kesan Polisi Cari-cari Kesalahan Habib Rizieq, Muhammadiyah: Nanti Orang tak Percaya Hukum

Ada Kesan Polisi Cari-cari Kesalahan Habib Rizieq, Muhammadiyah: Nanti Orang tak Percaya Hukum

WARTAUMAT.COM – Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas mengatakan, ada kesan polisi mencari-cari kesalahan Habib Rizieq.

Sebab, setelah Habib Rizieq dberurusan dengan Polda Jabar dan Mabes Polri, kini muncul fitnah yang menyebutkan imam besar FPI tersebut selingkuh dengan perempuan bernama Firza Husein.

“Kesannya bisa dicari-cari kesalahan Habib (Rizieq). Masalah Pancasila itu paling tinggi Habib masalah etis, bahasa. Substansinya itu kebenaran. Itu bukan pidana, etis saja, kurang sopan, jadi tidak kuat untuk dipidanakan. Karena dia tidak menghinakan dasar negara. Cuman kan biasa bahasanya gaya habib,” kata Ilyas, saat dihubungi, Senin (30/1).

Sehingga, dirinya menyesalkan jika tujuan polisi memproses Habib Rizieq adalah untuk balas dendam, karena dianggap menggerakkan massa demi menekan Polri dalam menersangkakan Ahok.
“Kan ini bukan bagian dari penegakan hukum. Harusnya memang hukum ditegakkan dengan jujur, adil, tidak pandang bulu, diskriminatif, dan rekayasa,” ujarnya.

Menurut dia, Indonesia adalah negara hukum, semua orang berkedudukan sama dan tidak boleh ada diskriminasi dan rekayasa.

Jadi, kalau ada dari penegakan hukum yang bekerja tidak berdasarkan kepentingan hukum, maka mereka sudah berpolitik. “Nanti orang tidak percaya dengan hukum,” kata Ilyas. [panjimas]

SBY dan TNI GUSAR, PRESIDEN JOKOWI MULAI KETAKUTAN !

Pilarbangsa.com – Intervensi Istana untuk melindungi oknum penista agama alias Ahok telah memicu kegusaran rakyat secara masif. Terlebih Jokowi selaku Petugas Partai tampak manut pada ambisi PDIP untuk menangkan Ahok di Pilgub DKI Jakarta.

 Bahkan dalam sepekan ini beredar isu bakal terjadi kerusuhan seperti tahun 1998. Hal itu terkait dengan sikap arogansi Polri yang gencar mengkriminalisasi ulama dan membidik kubu Agus-Sylviana yang merupakan rival terberat Ahok di Pilgub DKI.

 Tindakan semena-mena Polri disyalir sebagai “proyek politik” untuk mendongkrak elektabilitas Ahok yang makin anjlok lantaran terseret kasus penistaan Al Qur’an.

 Celakanya, Presiden Jokowi tampil memanasi situasi dengan memanfaatkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar untuk memberi kesan seolah SBY dalam sanderaan Istana.

 Untuk hajat busuk itu, Jokowi menggelar jamuan spesial dengan Antasari. Usai pertemuan, beredar fitnah keji bahwa SBY merupakan aktor utama dalam kasus kriminalisasi Antasari.

 Bukan baru kali ini SBY difitnah dan nistakan. Tapi sejak pasca aksi 411 dan 212, sang Jenderal yang terkenal santun dan sabar itu bertubi-tubi dibully di media sosial oleh buzzer Istana dan loyalis pembela oknum penista agama (Ahok).

 SBY dituding terlibat makar, provokator, pencuri uang negara, politisi busuk, pendendam, super licik serta segala rupa macam hujatan dan cacian.

 Tragisnya, peneliti LIPI Syamsuddin Haris menuding SBY sebagai provokator tingkat tinggi. Tudingan tidak bermoral itu merujuk pada sikap SBY yang secara terbuka membela aspiarasi umat Islam jelang aksi unjuk rasa 411.

 “Saya menyayangkan SBY. Dia sudah menjadi provokator sama seperti pemimpin organisasi kemasyarakat (ormas) keagamaan yang selalu membuat resah masyarakat,” kata Syamsuddin.

 Pernyataan Syamsuddin dan para buzzer Ahok bergulir seiring dengan sikap Polri yang super reaktif membidik ulama dan Sylviana serta terkesan mencari-cari kesalahan SBY.

 Tindakan tidak elok itu wajar membuat SBY terusik, terlebih para petinggi TNI kian gusar. Maklum SBY adalah sosok Jenderal TNI yang sangat dihormati, termasuk dicintai oleh jutaan rakyat.

 Situasi makin mendidih, beberapa jam lalu juru bicara Presiden, Johan Budi dengan wajah cemas mencoba meredam dinamika publik.

 Johan Budi melantunkan retorika basinya, bahwa Presiden Jokowi bersikap netral dalam Pilgub DKI. “Dan presiden punya komitmen agar pelaksanaan pilkada itu berlangsung secara demokratis dan transparan,”(republika 31/1/2017).

 Reaksi Istana dipicu oleh protes SBY dan para petinggi Demokrat yang menuding bahwa: “Gejala ketidaknetralan negara beserta aparaturnya mulai tampak terlihat. Campur tangan kekuasaan dinilai telah melampaui batas,” (sumber republika).

 Pernyataan SBY sangat terang, tegas dan mewakili aspirasi rakyat. Sebaliknya tanggapan jubir Presiden tidak lebih hanyalah bualan dari ekspresi ketakutan. Apapun bantahan Istana, Rakyat sudah tidak percaya dengan lakon politik rezim Jokowi. Munafik!

 Faizal Assegaf (Ketua Progres 98)

SBY ingin bacara bla blakan dengan jokowi


Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono mengaku ingin bertemu dan berbicara “blak-blakan” dengan Presiden Joko Widodo ihwal isu keterkaitannya dengan aksi damai umat Islam 4 November 2016, serta rencana pengeboman hingga makar.

“Sayang sekali saya belum punya kesempatan bertemu Presiden kita Bapak Jokowi. Kalau bisa bertemu saya mau bicara dengan beliau ‘blak-blakan’, siapa yang melaporkan kepada beliau info intelijen yang menuduh saya mendanai aksi damai 4/11, mengaitkan saya dengan rencana pengeboman Istana Negara dan urusan makar,” kata SBY di Jakarta, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan SBY dalam pembukaan konferensi persnya pada Rabu petang. Konferensi pers itu menyikapi pernyataan kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengaku memiliki bukti percakapan SBY dengan Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin terkait Fatwa MUI mengenai kasus Ahok.

SBY menjelaskan, ia tidak marah dengan pernyataan kuasa hukum Ahok. Dia hanya meminta penegak hukum mengusut jika ada penyadapan ilegal yang dilakukan terhadap dirinya selaku mantan Presiden.

Sementara soal tudingan yang dialamatkan kepadanya soal pendanaan aksi 4/11, rencana pengeboman Istana Negara dan upaya makar, ia merasa perlu mengklarifikasi dan berbicara dengan Jokowi.

“Saya ingin sebetulnya mengklarifikasi secara baik supaya tidak simpang-siur, tidak ada prasangka, praduga atau perasaan enak atau tidak enak atau saling curiga,” kata SBY.

sumber : republika

Tak Ada Ulama yang Anti Pancasila, Justru yang Anti Islam lah yang Anti Pancasila

ilustrasi


Menanggapi penetapan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam kasus dugaan penodaan Pancasila oleh Polda Jabar kemarin, Senin (30/1), Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan para ulama tidak ada yang anti dengan Pancasila.

Menurutnya, orang yang anti Islam atau islamophobia sudah barang tentu menjadi anti Pancasila.

“Saya sangat yakin para ulama tak anti Pancasila. Sebaliknya yang anti Islam (Islamophobia) pasti anti Pancasila. Pancasila merangkul semua agama,” ujarnya dalam akun jejaring sosial Twitter @fadlizon yang unggah sesaat setelah Habib Rizieq ditetapkan tersangka.

Habib Rizieq dilaporkan oleh Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme, Sukmawati Soekarnoputri. Sukma menuding Habib Rizieq telah melecehkan lambang dan dasar negara Pancasila, serta menghina kehormatan Proklamator Kemerdekaan RI, yang juga Presiden pertama RI, Soekarno.

Pernyataan yang dipersoalkan Sukmawati tersebut adalah ‘Pancasila Sukarno Ketuhanan ada di pantat sedangkan Pancasila Piagam Jakarta Ketuhanan ada di kepala’.

Bahkan Jika Ahok Muslim dan Tak Menista Agama, Saya Tetap Tak akan Memilihnya



Mohon izin saya menulis surat terbuka ini kepada kaum Muslim yang masih bingung dan ragu dalam menentukan pilihan pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Juga kepada umat Islam yang tak bergeming menjadi pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Begini isinya.

Ada gejala mengkhawatirkan saat Pilgub semakin mendekat. Indikasi menaikkan elektabilitas Ahok-Djarot semakin terlihat jelas. Beragam media arus utama yang selama ini menjadi corong Ahok kian menggila mempengaruhi opini publik. Bahwa Ahok bersih, pekerja keras, pelayan masyarakat dan berkinerja moncer. Sampai ada berita dengan judul kurang lebih: Beginilah Kondisi Tanah Abang Andaikata Ahok Tak jadi Gubernur.

Terakhir, beberapa lembaga survey seolah juga berlomba-lomba memberikan hasil penelitiannya dengan menjadikan Ahok-Djarot berada di posisi teratas. Bahkan sebuah lembaga survey terkenal memberitakan bahwa pasangan No. 2 tersebut meraih 40% suara dan  akan menang dalam satu putaran. Sebuah rebound politik yang sangat tidak masuk akal, di tengah gerusan kasus penistaan agama plus anjloknya elektabilitas 2 bulan terakhir.

Upaya-upaya itu akan terus berlangsung hingga detik-detik menjelang pencoblosan. Intinya mengampanyekan bahwa memilih pemimpin itu tidak harus dilihat dari status agamanya, melainkan kapabilitas, kejujuran dan kinerja. Jadi, meski Ahok non muslim dan sebagai terdakwa penista agama, dia masih layak dipilih karena prestasinya. Jargon pemimpin kafir jujur lebih baik daripada pemimpin muslim korupsi akan kembali disuarakan. Apalagi adanya kasus Patrialis Akbar yang tertangkap tangan KPK.


Gerakan ini membuat banyak umat Islam yang akhirnya gamang karena terpengaruh. Dan di sisi lain ada juga kaum muslim yang kian yakin memilih Ahok walaupun status non muslim dan terdakwa penista melekat pada Ahok. Bahkan mereka ini tak bisa diubah cara pandangnya soal Ahok meski Aksi Bela Islam 411 dan 212 berlangsung kolosal dan menggetarkan.


Nah, jika ada di antara kita termasuk dalam kelompok yang saya maksud, saya ajan mengajak berpikir rasional. Bagi saya, soal Ahok yang kafir tak perlu dibahas berlarut-larut. Cukup sampai di sini, tak perlu dilanjutkan hingga menjelang detik-detik Pilgub DKI Jakarta 2017.

Bukan karena saya tak setuju dengan alasan banyak pihak yang mengampanyekan tidak boleh memilih pemimpin kafir. Sebagai seorang muslim, tentu saja saya sepakat. Selama ada orang muslim yang lebih baik,
maka kita harus memilihnya sebagai pemimpin. Semuanya jelas dan tak perlu diperdebatkan lagi.

Dan bagi saya, stok pemimpin muslim yang dapat menjadi gubernur DKI Jakarta itu banyak sekali, bahkan bisa jadi kemampuannya jauh melebihi Ahok meski media arus utama semacam detik, kompas, metro tv berusaha menihilkannya. Jadi sampai di sini cukup jelas bahwa saya tak akan memperpanjang soal agama yang Ahok anut.

Alasan saya sederhana. Jika isu agama ini terus saja memadati ruang publik, maka akan banyak hal lain yang tenggelam. Mulai dari kinerja, kesantunan dan gaya kepemimpinan Ahok. Padahal, ketiga hal ini tak kalah pentingnya.

Tentang kinerja Ahok. Apa yang bisa Ahok berikan kepada warga Jakarta? Jalanan makin macet, banjir tetap terjadi meski media pendukung Ahok mencoba melakukan eufimisme dengan istilah”genangan”. Angka kriminalitas tetap tinggi, kesenjangan juga tak berubah. Mimpi Jakarta Baru yang Ahok usung bersama Jokowi saat Pilgub 2012 menguap entah kemana.

Mungkin Anda akan balik bertanya kepada saya. “Show it, don’t tell it.” Tapi saya bisa menjawabnya pula dengan mudah. Jangan mencari fakta kegagalan Ahok di media arus utama yang jelas-jelas menjadi “die hard” Ahok. Alih-alih menemukan ketidakberhasilan Ahok, kita justru akan disuguhi soal kehebatan Ahok yang bahkan bisa berujung pada mitosisasi.

Tentang kesantunan Ahok. Ah, sudah banyak pihak yang mengulasnya. Saya sendiri pernah menulis artikel berjudul:


Ahok dan Verbal Aggression: Tahapan Masa Kecil yang Tak Tuntas? Tak perlu saya membahasnya lagi. Pendek kata, mulut Ahok tak pantas mengeluarkan kata-kata makian nan kotor dan menyeramkan, bahkan walau Ahok bukan pemimpin sekalipun.

Tentang gaya kepemimpinan Ahok. Jujur, sangat menyedihkan melihatnya. Seorang kawan mengirimkan gambar judul-judul berita media online. Sedihnya, semuanya berisikan komentar Ahok yang dengan mudahnya menyalahkan pihak lain saat ada masalah di Jakarta. Yang paling lucu saat Ahok menyalahkan sisa kulit kabel yang menjadi penyebab banjir di Istana Negara. Sabotase, teriak Ahok.

Jadi, terlalu banyak soal diluar agama yang membuat saya tak memilih Ahok sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta. Belum lagi soal dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras yang terang-benderang melibatkan Ahok sebagai aktornya. Juga reklamasi pantai.

Karena itu saya tak mau terjebak pada propaganda:

“Saya muslim, karena itu saya tak mau memilih Ahok.”

“Saya muslim dan saya mendukung Ahok.”

“Nama saya Al Ghazali, dan saya tidak mungkin memilih Ahok.”

Saya mohon izin kepada Anda di akhir surat ini untuk berkata:

“Saudara-saudaraku, Bahkan, jika Ahok muslim dan tak menista agama pun, saya tak akan memilihnya.” [Erwyn Kurniawan/Wajada.net]

sumber  : http://www.wajada.net/2017/01/bahkan-jika-ahok-muslim-dan-tak-menists.html?m=1