Ahok Dibela, Ulama Dihina, Alqur’an Dinista dan Penguasa Tutup Mata. Bukti Kegagalan Pemerintah dan Rusaknya Sistem Tata Aturan Di Negri Ini.

Ahok Dibela, Ulama Dihina, Alqur'an Dinista dan Penguasa Tutup Mata. Bukti Kegagalan Pemerintah dan Rusaknya Sistem Tata Aturan Di Negri Ini.

HomePeristiwa

Ahok Dibela, Ulama Dihina, Alqur’an Dinista dan Penguasa Tutup Mata. Bukti Kegagalan Pemerintah dan Rusaknya Sistem Tata Aturan Di Negri Ini.

Kentalnya nuansa pembelaan yang dilakukan oleh penguasa membuktikan, mereka tidak lagi berpihak kepada kebenaran. Mereka justru menjadi jongos dan antek aseng, para penguasa sudah tidak lagi bisa berpikir rasional.


Tata aturan hukum yang ada justru dijadikan bahan mainan sesuai kepentingan mereka dengan logika – logika yang ngawur dan keblinger, demokrasi yang digadang-gadang mampu menjamin keberagaman dan kemajemukan hanya ilusi belaka dan dijadikan alat oleh mereka para penguasa untuk menjaga kepentingan mereka tetap aman. Buruknya para penguasa negri ini dalam memimpin ditambah tata aturan sistem yang bobrok semakin menambah semrawut negri ini dengan berbagai kegaduhan yang ditimbulkan. Wajar jika umat islam menawarkan solusi atas penerapan hukum islam.

Sistem hukum islam yang ditawarkan umat islam tentu sangat logis sangat rasional, karna sistem tata aturan dalam sangat tidak diskriminasi, menjamin keadilan dan keselamatan dunia dan akhirat bagi yang mengalkannyakarna semangat tauhid. Sebab sistem islam sudah pernah diterapkan sekitar 1400 tahun lamanya dan mampu melahirkan peradaban yang gemilang, sementara demokrasi lahir karna kekecewaan manusia dan dibuat oleh manusia berdasarkan logika yang terbatas. Wajar jika hukum demokrasi diterapkan menimbukan banyak kegaduhan, tidak pernah tercipta keadilan dan keamanan serta dijadikan alat untuk mempertahan kekuasaan bagi orang yang telah meraih jabatannya.

Koordinator Persidangan Tim Advokasi Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI, Nasrulloh Nasution menyayangkan sikap pemerintah yang tak mau memberhentikan sementara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Padahal status Ahok sudah ditetapkan sebagai terdakwa.

“Kita keberatan kalau ahok sebagai gubernur seharusnya diberhentikan sementara sesuai undang undang,” ujarnya, kemarin.

Menurut Nasrulloh dengan tetap aktifnya Ahok menunjukkan urusan cagub pejawat itu bukan lagi persoalan hukum. Namun sudah kental nuansa politik. “Katanya hukum menjadi panglima tapi faktanya tidak seperti itu,” ujarnya.

Pengamat politik Umar Hasibuan menilai seharusnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberhentikan sementara jabatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lantaran telah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.

Advertisements

​Blak-Blakan, Cak Nun Bongkar Identitas Asli Ahok

Cak Nun (republika-ilustrasi)

Budayawan Emha Ainun Najib alias Cak Nun kembali bersuara tegas dan lantang terkait Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Cak Nun tanpa takut menyampaikan siapa sebenarnya Ahok dan peranannya dalam berbagai proyek menghancurkan bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Cak Nun menyatakan, umat Islam sebagai penduduk mayoritas dijadikan sasaran dan harus dipecah belah. Caranya dengan menggunakan berbagai macam proyek di berbagai bidang kehidupan. Sayangnya, banyak kaum Muslimin yang tidak memahami garis besar permainan musuh-musuh Islam yang berkedok kebangsaan ini. “Tidak semua pimpinan umat Islam mengerti gambar besar ini,” ujar Cak Nun tegas. Banyak umat Islam yang mengira bahwa kegaduhan yang terjadi hanya urusan Ahok. Padahal, ada hal lebih besar yang terjadi di balik Ahok. “Dipikirnya soal Ahok. Lah opo loh Ahok diurusi?” tandasnya. Buat apa mengurusi Ahok? Tanya Cak Nun, retoris. “Bukan Ahoknya, tetapi Ahok adalah korlap (koordinator lapangan) dari proyek-proyek.” lanjut Cak Nun, blak-blakan. Menurutnya, banyak pengembang yang akan menanggung kerugian dahsyat jika Ahok tidak terpilih menjadi Gubernur. “Kalau Ahok tidak sampai jadi Gubernur, berapa ratus triliun yang tidak bisa diterapkan?” jelasnya. Ratusan triliun yang sudah digunakan untuk berbagai proses pengerjaan proyek, mulai dari pembelian bahan baku dan lain sebagainya akan mangkrak jika Ahok kalah dalam Pilkada DKI Jakarta. Sehingga para pengembang harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memenangkan Ahok demi lancarnya proyek-proyek mereka menggerogoti negeri ini. [Om Pir/Tarbawia]

Membongkar Fakta…!! Habieb Rizieq, Fadli Zon, Fahri Hamzah Telah Lakukan Kebohongan Publik



Amien Rais, Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Habib Rizieq berada dalam satu mobil komando di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2016).


Beritateratas.com – 

Jika Hukum Ditegakkan, Sampai ‘Lebaran Kebo’, Ahok Tak Bisa Dipenjara, Tak Bisa Mundur atau Dimundurkan…!!


Salah jika menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ada di ujung karier politiknya. Demo 4 November 2016 ramai dengan tagar #jumat411 di dunia maya yang memprotes keras Ahok tidak bisa membuatnya turun dari kursi DKI 1.

Tidak untuk mencoba membawa variabel suku, agama, ras, antargolongan atau SARA, namun secara aturan Ahok sulit untuk mundur dari jabatannya, bahkan jika dia dimundurkan sekalipun. Keduanya tidak bisa dilakukan.

Tercantum di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan revisinya Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Sanksi berupa denda dan pidana berlaku bagi calon perseorangan maupun yang diusung parpol atau gabungan parpol jika mundur setelah ditetapkan KPU sebagai peserta pilkada, yang sebelumnya tertuang di pasal 191 UU Pilkada.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) calon kepala daerah tidak diperbolehkan mundur. Hal itu tertuang dalan PKPU pasal 77, yang mana penggantian calon diperkenankan jika peserta berhalangan tetap dalam hal ini meninggal dunia dan sakit keras dengan menunjukan surat dari dokter.

Lalu bagaimana jika Ahok ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama yang mengakibatkan demo #jumat411?

Jika merujuk pada PKPU pasal 88 (b), jika Ahok sekalipun menjadi tersangka, maka ancaman kurungan minimal 5 tahun dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tak hanya itu, partai politik pun setelah menetapkan calon mereka, maka partai politik tidak bisa mengalihkan dukungannya. Secara politik hal itu jelas merugikan koalisi PDI Perjuangan yang mendukung Ahok, dan secara politik pula PDIP akan memperjuangkan Ahok, karena secara hukum demo #jumat411 tidak bisa menurunkan Ahok.

Bila merujuk pada dasar hukum tersebut, maka jelas tidak mungkin dengan mudah Ahok lengser dari jabatannya. Meski sudah tidak menjabat sebagai Gubernur, namun Ahok adalah calon petahana Gubernur DKI Jakarta, yang memiliki syarat mengikat.

Mundur tidaknya Ahok, selama berada dalam jalur aturan konstitusi maka semuanya sah. Namun, akan sangat memalukan, jika negara kalah dan menyerah dengan melanggar konstitusi yang telah mereka buat sendiri.



Melihat orang-orang yang datang ke Jakarta untuk berdemo jelas tidak ada gunanya dan tidak jelas apa tuntutannya. Rizieq dan lain-lain selalu menuntut agar Presiden tidak boleh melindungi Ahok. Presiden sendiri sudah menjawab.


 “Sebagai Presiden saya tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum, kalau tidak berjalan dengan baik baru saya turun tangan. Saya tidak melindungi Ahok, saya bertemu dengan Ahok dalam kaitan Sebagai Presiden dan gubernur saja,” ucap ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar mengutip ucapan Presiden usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana.


Kemudian ada juga tuntutan Ahok segera diproses hukum, pun sudah diproses. 22 saksi sudah diperiksa, termasuk si Rizieq. Semua tuntutan waras tersebut sudah dijawab. Malah yang memperlambat sebenarnya adalah FPI, Rizieq sendiri. Sebab meminta pengunduran pemeriksaan. Lalu kemarin teriak-teriak seolah paling benar sendiri ingin agar kasus ini dipercepat. Haha


 Di luar tuntutan waras, ada juga tuntutan tidak waras. Mereka menuntut agar Presiden Jokowi segera memenjarakan Ahok.



 “Yang kami minta pembuktian dari presiden, penjarakan Ahok, tangkap supaya ini menjadi pembelajaran, jangan sekali-kali menistakan agama,” kata Rizieq, usai diperiksa sebagai saksi ahli.

Pernyataan Rizieq ini cukup unik. 


 Sebab mereka meminta agar Presiden tidak melakukan intervensi hukum. 



 Tapi mereka menuntut  Presiden menangkap dan penjarakan Ahok. 


Hal ini jelas merupakan intervensi hukum, sebagaimana sebelumnya dijelaskan Kapolri. 

Sebelum Kapolri telah menegaskan Usai apel gabungan TNI dan Polri dalam melakukan pengamanan Pilkada DKI 2017, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan tidak ada alasan bagi pengunujuk rasa untuk melakukan aksi di depan Istana Negara.

Pasalnya menurut Tito, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan pernyataan dengan para ulama yang diwakili Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), Selasa (1/11/2016).

“Pak Presiden sudah sampaikan itu kemarin, jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi untuk ke istana, karena sudah disampaikan oleh bapak Presiden,” ujar Tito, di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016). 

Tito menjelaskan, Jokowi tidak mungkin mengeluarkan pernyataan untuk memenjarakan Ahok karena hal tersebut bukanlah merupakan kewenangannya sebagai pemerintah eksekutif. 

Pernyataan untuk memenjarakan Ahok, menurut Tito hanya bisa dilakukan oleh Yudikatif. Sehingga bila Presiden memerintahkan untuk menangkap atau memenjarakan Ahok itu namanya intervensi eksekutif pada Yudikatif.


  Kalau begini, maka sebenarnya Rizieq dan kawan-kawan ini menganut pemahaman mau menang sendiri.

 Sebab mereka meminta agar Presiden tidak melakukan intervensi hukum. 



 Tapi mereka menuntut  Presiden menangkap dan penjarakan Ahok. 


Sebenarnya mereka cukup tahu hukum. Tapi justru yang dilakukan  adalah kepura -puraan untuk menggiring opini publik agar menjadi hilang kepercayaan terhadap pemerintah. Demi untuk menjatuhkan kredibilitas Presiden.

Namun hikmahnya, kita semua jadi tahu bahwa demonstrasi ini bukan soal menuntut hukum ditegakkan, melainkan menuntut agar Ahok ditangkap. Sehingga konsekuensinya batal ikut Pilgub 2017 nanti.

Jadi sebenarnya untuk kasus Ahok ini, jika hukum memang benar ditegakkan, sampai lebaran kerbau pun Ahok tak akan masuk penjara. 

Sebab jelas bahwa produk hukum ini terkait penistaan agama dan sekitarnya tidak mengedepankan jalur pidana. 

Mengapa begitu? Sebab dasar pembentukan Penpres no 1 tahun 1965 adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang berlakunya kembali UUD 1945 dan penegasan Pancasila (awalnya: piagam Jakarta) sebagai dasar negara. 

Latar belakangnya karena muncul aliran oraganisasi kebatinan atau kepercayaan masyarakat yang bertentangn dengan ajaran dan hukum agama. Ini kalau dalam kitab suci Alquran namanya asbabun nuzul. Tujuan dari Penpres ini adalah pencegahan penyalahgunaan dan penyelewangan dari ajaran agama yang dianggap ajaran pokok oleh agama-agama sesuai “kepribadian bangsa Indonesia.”

Pemberian ancaman pidana yang diatur adalah proses lanjutan bagi mereka yang tetap mengabaikan. 

Dalam kasus Ahok, jika sesuai hukum, alurnya adalah: Ahok (dianggap) menistakan agama. Diberi peringatan atau teguran, bisa oleh NU atau Muhammadiyah sebagai representasi ummat Islam Indonesia. Kemudian Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri memberikan keputusan bersama. Kalau setelah proses tersebut Ahok masih tetap melakukan hal yang sama, maka kemudian berlakulah ancaman pidana.

Kenyataannya sekarang adalah, Ahok meminta maaf pada 10 Oktober 2016. 
Sementara pendapat dan sikap keagamaan MUI dibuat tanggal 11 Oktober. Artinya sebelum ditegur pun Ahok sudah meminta maaf. Untuk itu posisi hukumnya menjadi jelas bahwa Ahok tidak bisa disebut mengabaikan sehingga bisa dijerat pidana.

Kesimpulannya, jika memang ingin hukum ditegakkan, maka harus ikut prosedur hukum yang ada. Bukan meminta pada Presiden Jokowi untuk memenjarakan Ahok, itu namanya meminta Presiden melakukan intervensi hukum. Jelas…??(vr)

Impor KTP Palsu, Indonesia dalam Ancaman Asing

Jum’at,  10 Februari 2017 – 09:58 WIB

Impor KTP Palsu, Indonesia dalam Ancaman Asing

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Achsanul Qosasih. Foto/Dok/SINDOneJAKARTA – Ancaman terhadap Indonesia dari luar semakin nyata. Negara asing bisa dengan mudah memantau kondisi internal Indonesia melalui data kependudukan.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengungkapkan, salah satu ancaman itu munculnya persoalan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu. Apalagi, kata dia KTP Palsu itu masuk ke Indonesia dari luar negeri.

“Bahaya sekali, data negara berawal dari KTP,” ujar Achsanul dalam akun Twitter @AchsanulQosasi, Jumat (10/2/2017).

Mantan Ketua Komisi XI DPR ini mengaku sempat meragukan adanya KTP palsu yang dikirim dari luar negeri. Namun, adanya hasil kerja dari Bea Cukai membuat dirinya percaya terhadap berita yang beredar selama ini mengenai KTP palsu tersebut. (Baca: DPR Prihatin KTP Palsu Leluasa Masuk ke Indonesia)

“Bea Cukai menangkap KTP Aspal yang masuk dari Kamboja. Berita ini ternyata bukan hoax, semua KTP DKI,” ucapnya.

Ulil: Kotor! Rezim Presiden Jokowi Pakai ‘Bidak Politik’ dari “Narapidana yang Diberi Grasi” Untuk Serang Lawan

Ilustrasi


Pernyataan keras kembali dilontarkan politisi Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, terkait eksistensi Pemerintahan Joko Widodo. Kali ini Ulil menyoal pembangunan infrastruktur era Rezim Jokowi dan pemberian grasi kepada mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Soal pembangunan infrastruktur yang terus digenjot Rezim Jokowi, Ulil menilai bahwa infrastruktur merupakan satu-satunya marwah yang tersisa dari Rezim Jokowi.

“Marwah rezim sekarang tinggal satu saja: infrastruktur. Kalau ini jeblok juga, ya sudah, selesai,” tegas Ulil di akun Twitter @ulil.

Sementara soal Antasari, @ulil menulis: “Kiat politik rezim sekarang: Kasih grasi kepada narapidana, lalu dipakai sebagai ‘bidak politik’ untuk serang lawan. Kotor.”  Diberitakan sebelumnya, peristiwa aksi massa di rumah pribadi Susilo Bambang Yudhoyono bermula dengan kehadiran Antasari di Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia di Cibubur (05/02).


Panitia Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia dalam konferensi pers menjelaskan, aksi itu bermula dari kehadiran Antasari.

“Pada malam kedua, itu pure acara mahasiswa. Ada tamu yang tak diduga, yaitu Antasari Azhar. Dia menjelaskan bagaimana kronologi dia menjadi Ketua KPK, menjelaskan ada indikasi kriminalisasi. Karena waktu beliau bekerja keras, luar biasa, beliau bilang banyak menjebloskan orang dekat penguasa ketika itu,” kata Ketua Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia, Septian Prasetyo, dalam konferensi pers di kampus STMIK Raharja (07/02).

Dari pemaparan Antasari itu, mahasiswa lantas menggelar sidang pleno. Mereka bersidang sampai pagi membahas salah satu pemaparan Antasari mengenai banyaknya kasus korupsi yang pengusutannya belum tuntas.

Disimpulkan dari sidang panel itu, para mahasiswa ingin agar kasus korupsi di masa lalu dan saat ini diusut tuntas. Dari situlah mahasiswa memutuskan melakukan aksi sosialisasi.

Seperti dikutip detik (07/02), Antasari Azhar mengakui datang ke lokasi jambore. Namun dia memastikan datang karena diundang panitia. “Betul, saya hadir sebagai pembicara karena diundang panitia,” kata Antasari.

Sumber: intelijen

Pengamat: Aksi 112 Dilarang, Lama-Lama Shalat Subuh Bersama Dilarang Juga

Republika/Wihdan

  Bambang Widodo Umar

Bambang Widodo Umhttp://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-5/html/container.html#xpc=sf-gdn-exp-2&p=http%3A//m.republika.co.idREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — 

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menanggapi terkait Polda Metro Jaya yang melarang aksi 11 Februari atau 112. Menurut Bambang, aksi yang diinisiasi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI tak seharusnya dilarang karena memberitahukan secara resmi.

“Tampak ada kecenderungan politis tidak sejalan dengan aktivitas GNPF MUI. Nanti lama-lama shalat Subuh bersama pun dilarang,” ujar Bambang kepada Republika.co.id, Rabu (8/2).

Bambang mengatakan, dirinya hanya ingin mengingatkan supaya polisi kembali pada jati dirinya sebagai pangayom masyarakat. Bambang berharap polisi tak membeda-bedakan perlakukan kepada pihak tertentu.

Polda Metro Jaya melarang aksi tersebut dengan alasan menjaga situasi kondusif menjelang pencoblosan. Polda pun akan menindak tegas apabila aksi tersebut tetap digelar. Bambang menilai, sikap yang ditunjukan Polda Metro Jaya tersebut menandakan mereka menaruh curiga terhadap rencana aksi tersebut yaitu akan memunculkan ketidakamanan.

Lho tugas polisi kan menjaga keamanan, bukan menjaga yang aman-aman,” kata Bambang.

Untuk diketahui, GNPF MUI berencana menggelar aksi 112. Mereka akan berkumpul di Masjid Istiqlal menuju Monas, berjalan ke Bundaran HI dan kembali ke Monas untuk membubarkan diri. Tujuan aksi tersebut tetap menuntut proses hukum terhadap terdakwa dugaan penistaan agama Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dan dukungan terhadap MUI.

Rep: Rahmat Fajar Red: Bilal Ramadhan

DPR : Jika Sejak Awal Penista Agama Ditahan, Situasi Tidak akan Seperti Sekarang

Jakarta (SI Online) – Sejumlah pimpinan ormas Islam melakukan silaturahim bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menerima delagasi para ulama di Gedung DPR Jakarta. (foto: suara islam)

Para tokoh agama itu antara lain, KH Abdul Rasyid Abdullah Syafii (Pimpinan Perguruan As Syafiiyah), KH Muhammad al Khaththath (Sekjen FUI), KH Zaitun Rasmin (Ketua Wahdah Islamiyah), Ustaz Nazar Haris (Ketua PUI), Aru Syef Assadullah (Pimred Suara Islam) dan lainnya. Mereka diterima Fadli Zon yang didampingi Supratman dari Komisi III DPR.

 

Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah info aktual khususnya yang menyangkut kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis Islam. Serta perlakuan kasar dari Ahok dan tim kuasa hukumnya kepada Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin yang sedang ramai saat ini.

 

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Fadli Zon mengatakan, apa yang sedang terjadi saat ini khususnya masalah yang dihadapkan kepada para ulama itu banyak kejanggalan. 

 

“Proses yang berjalan sekarang ini ada upaya menarget kepada sejumlah ulama yang kritis dengan kasus hukum yang sumir serta buktinya tidak jelas, jadi ini serampangan,” ujar Fadli.

 

Ia mengaku sudah menyampaikan ke polri agar persoalan ini jangan berlarut dan menimbulkan berbagai persoalan baru. “Penanganan saat ini tidak profesional dan tidak adil. Jelas sekali bahwa penista agama yang menjadi sumber masalah itu dilindungi dan dibela,” jelasnya.

 

Menurutnya, semua masalah yang ada ini bermula karena adanya kasus penistaan agama. “Jika saat itu langsung diselesaikan secara tegas maka tidak akan ada kondisi seperti ini,” tandasnya.

 

Dalam pertemuan itu, para pimpinan umat memberikan sejumlah masukan kepada DPR. Sebagai lembaga pengawas, kata Fadli, DPR akan menampung seluruh aspirasi masyarakat dan akan dikomunikasikan dengan komisi terkait untuk dicari solusinya.

 

red: adhila