Ahok Dibela, Ulama Dihina, Alqur’an Dinista dan Penguasa Tutup Mata. Bukti Kegagalan Pemerintah dan Rusaknya Sistem Tata Aturan Di Negri Ini.

Ahok Dibela, Ulama Dihina, Alqur'an Dinista dan Penguasa Tutup Mata. Bukti Kegagalan Pemerintah dan Rusaknya Sistem Tata Aturan Di Negri Ini.

HomePeristiwa

Ahok Dibela, Ulama Dihina, Alqur’an Dinista dan Penguasa Tutup Mata. Bukti Kegagalan Pemerintah dan Rusaknya Sistem Tata Aturan Di Negri Ini.

Kentalnya nuansa pembelaan yang dilakukan oleh penguasa membuktikan, mereka tidak lagi berpihak kepada kebenaran. Mereka justru menjadi jongos dan antek aseng, para penguasa sudah tidak lagi bisa berpikir rasional.


Tata aturan hukum yang ada justru dijadikan bahan mainan sesuai kepentingan mereka dengan logika – logika yang ngawur dan keblinger, demokrasi yang digadang-gadang mampu menjamin keberagaman dan kemajemukan hanya ilusi belaka dan dijadikan alat oleh mereka para penguasa untuk menjaga kepentingan mereka tetap aman. Buruknya para penguasa negri ini dalam memimpin ditambah tata aturan sistem yang bobrok semakin menambah semrawut negri ini dengan berbagai kegaduhan yang ditimbulkan. Wajar jika umat islam menawarkan solusi atas penerapan hukum islam.

Sistem hukum islam yang ditawarkan umat islam tentu sangat logis sangat rasional, karna sistem tata aturan dalam sangat tidak diskriminasi, menjamin keadilan dan keselamatan dunia dan akhirat bagi yang mengalkannyakarna semangat tauhid. Sebab sistem islam sudah pernah diterapkan sekitar 1400 tahun lamanya dan mampu melahirkan peradaban yang gemilang, sementara demokrasi lahir karna kekecewaan manusia dan dibuat oleh manusia berdasarkan logika yang terbatas. Wajar jika hukum demokrasi diterapkan menimbukan banyak kegaduhan, tidak pernah tercipta keadilan dan keamanan serta dijadikan alat untuk mempertahan kekuasaan bagi orang yang telah meraih jabatannya.

Koordinator Persidangan Tim Advokasi Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI, Nasrulloh Nasution menyayangkan sikap pemerintah yang tak mau memberhentikan sementara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Padahal status Ahok sudah ditetapkan sebagai terdakwa.

“Kita keberatan kalau ahok sebagai gubernur seharusnya diberhentikan sementara sesuai undang undang,” ujarnya, kemarin.

Menurut Nasrulloh dengan tetap aktifnya Ahok menunjukkan urusan cagub pejawat itu bukan lagi persoalan hukum. Namun sudah kental nuansa politik. “Katanya hukum menjadi panglima tapi faktanya tidak seperti itu,” ujarnya.

Pengamat politik Umar Hasibuan menilai seharusnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberhentikan sementara jabatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lantaran telah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.

​Blak-Blakan, Cak Nun Bongkar Identitas Asli Ahok

Cak Nun (republika-ilustrasi)

Budayawan Emha Ainun Najib alias Cak Nun kembali bersuara tegas dan lantang terkait Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Cak Nun tanpa takut menyampaikan siapa sebenarnya Ahok dan peranannya dalam berbagai proyek menghancurkan bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Cak Nun menyatakan, umat Islam sebagai penduduk mayoritas dijadikan sasaran dan harus dipecah belah. Caranya dengan menggunakan berbagai macam proyek di berbagai bidang kehidupan. Sayangnya, banyak kaum Muslimin yang tidak memahami garis besar permainan musuh-musuh Islam yang berkedok kebangsaan ini. “Tidak semua pimpinan umat Islam mengerti gambar besar ini,” ujar Cak Nun tegas. Banyak umat Islam yang mengira bahwa kegaduhan yang terjadi hanya urusan Ahok. Padahal, ada hal lebih besar yang terjadi di balik Ahok. “Dipikirnya soal Ahok. Lah opo loh Ahok diurusi?” tandasnya. Buat apa mengurusi Ahok? Tanya Cak Nun, retoris. “Bukan Ahoknya, tetapi Ahok adalah korlap (koordinator lapangan) dari proyek-proyek.” lanjut Cak Nun, blak-blakan. Menurutnya, banyak pengembang yang akan menanggung kerugian dahsyat jika Ahok tidak terpilih menjadi Gubernur. “Kalau Ahok tidak sampai jadi Gubernur, berapa ratus triliun yang tidak bisa diterapkan?” jelasnya. Ratusan triliun yang sudah digunakan untuk berbagai proses pengerjaan proyek, mulai dari pembelian bahan baku dan lain sebagainya akan mangkrak jika Ahok kalah dalam Pilkada DKI Jakarta. Sehingga para pengembang harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memenangkan Ahok demi lancarnya proyek-proyek mereka menggerogoti negeri ini. [Om Pir/Tarbawia]

Pengamat: Aksi 112 Dilarang, Lama-Lama Shalat Subuh Bersama Dilarang Juga

Republika/Wihdan

  Bambang Widodo Umar

Bambang Widodo Umhttp://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-5/html/container.html#xpc=sf-gdn-exp-2&p=http%3A//m.republika.co.idREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — 

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menanggapi terkait Polda Metro Jaya yang melarang aksi 11 Februari atau 112. Menurut Bambang, aksi yang diinisiasi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI tak seharusnya dilarang karena memberitahukan secara resmi.

“Tampak ada kecenderungan politis tidak sejalan dengan aktivitas GNPF MUI. Nanti lama-lama shalat Subuh bersama pun dilarang,” ujar Bambang kepada Republika.co.id, Rabu (8/2).

Bambang mengatakan, dirinya hanya ingin mengingatkan supaya polisi kembali pada jati dirinya sebagai pangayom masyarakat. Bambang berharap polisi tak membeda-bedakan perlakukan kepada pihak tertentu.

Polda Metro Jaya melarang aksi tersebut dengan alasan menjaga situasi kondusif menjelang pencoblosan. Polda pun akan menindak tegas apabila aksi tersebut tetap digelar. Bambang menilai, sikap yang ditunjukan Polda Metro Jaya tersebut menandakan mereka menaruh curiga terhadap rencana aksi tersebut yaitu akan memunculkan ketidakamanan.

Lho tugas polisi kan menjaga keamanan, bukan menjaga yang aman-aman,” kata Bambang.

Untuk diketahui, GNPF MUI berencana menggelar aksi 112. Mereka akan berkumpul di Masjid Istiqlal menuju Monas, berjalan ke Bundaran HI dan kembali ke Monas untuk membubarkan diri. Tujuan aksi tersebut tetap menuntut proses hukum terhadap terdakwa dugaan penistaan agama Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dan dukungan terhadap MUI.

Rep: Rahmat Fajar Red: Bilal Ramadhan

SBY : Penyadapan Ilegal Sebuah Kejahatan, Siapapun Presidennya Jika Terlibat Bisa Diturunkan


Moslemtoday.com :  Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan konferensi pers khusus menanggapi sidang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Selasa (31/1) kemarin. Dia menyebutkan penyadapan ilegal sebagai kejahatan serius.

“Saya soroti masalah itu. Kalau benar percakapan saya dengan Ma’aruf atau dengan siapa saja disadap tanpa dibenarkan undang-undang, itu namanya penyadapan ilegal,” kata SBY di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (1/3).

Lebih lanjut SBY menyatakan, bila penyadapan memiliki motif politik akan berbahaya. Dia mengingatkan skandal watergate yang menjatuhkan Presiden AS, Nixon.  “Masuk aspek hukum masuk dan aspek politik pasti teman-teman ingat skandal Watergate. Memang Presiden dipilih tapi ada penyadapan. Itu makanya Presiden mundur,” kata SBY.

SBY menyamakan penyadapan ini dengan skandal Watergate, yang membuat Presiden Amerika Serikat Richard Nixon terjungkal akibat penyadapan terhadap lawan politiknya pada 1972. “Dulu kubu Nixon menyadap kubu lawan politik yang juga sedang dalam masa kampanye presiden. Nixon terpilih, tapi terbongkar, ada penyadapan, tapingspying, sehingga Nixon mundur, karena kalau tidak, ia akan di-impeach,” kata SBY dalam jumpa pers di rumahnya di Jakarta, Rabu, 1 Februari 2017. Sejumlah stasiun televisi menyiarkan secara langsung jumpa pers ini.

“Kalau institusi negara, Polri, BIN, menurut saya, negara bertanggung jawab. Saya berharap berkenan Pak Presiden Jokowi menjelaskan dari mana transkrip penyadapan itu siapa yang bertanggung jawab. Kita hanya mencari kebenaran. Ini negara kita sendiri, bukan negara orang lain, bagus kalau kita bisa menyelesaikannya dengan baik, adil, dan bertanggung jawab,” kata SBY dalam konferensi pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (1/2).

“Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah dengan penjelasan saya ini berangkat dari pernyataan pihak Pak Ahok yang memegang bukti atau transkrip atau apa pun yang menyangkut percakapan antara saya dengan Pak Ma’ruf Amin itu adalah sebuah kejahatan karena itu penyadapan ilegal,” kata SBY.

“Saya hanya mohon hukum ditegakkan. Bola sekarang bukan di saya, di Pak Ma’ruf Amin, bola bukan di Pak Ahok dan pengacaranya. Bola di tangan Polri, kejaksaan, dan penegak hukum lain. Dan kalau yang menyadap institusi negara bola di tangan Presiden,” kata SBY.

SBY berharap keadilan ditegakkan. SBY merasa haknya sebagai warga negara yang dilindungi konstitusi diinjak-injak. Dia mengajak semua pihak tidak mengeluarkan informasi hoax semacam ini lagi.

“Daripada main di media sosial saling mengeluarkan hoax, kita begini saja disaksikan seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno mengatakan ini dadaku, mana dadamu. Artinya, ayolah supaya tidak mudah kita saling memfitnah, tidak mudah kita saling menjatuhkan,” tegasnya.

Ada Kesan Polisi Cari-cari Kesalahan Habib Rizieq, Muhammadiyah: Nanti Orang tak Percaya Hukum

Ada Kesan Polisi Cari-cari Kesalahan Habib Rizieq, Muhammadiyah: Nanti Orang tak Percaya Hukum

WARTAUMAT.COM – Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas mengatakan, ada kesan polisi mencari-cari kesalahan Habib Rizieq.

Sebab, setelah Habib Rizieq dberurusan dengan Polda Jabar dan Mabes Polri, kini muncul fitnah yang menyebutkan imam besar FPI tersebut selingkuh dengan perempuan bernama Firza Husein.

“Kesannya bisa dicari-cari kesalahan Habib (Rizieq). Masalah Pancasila itu paling tinggi Habib masalah etis, bahasa. Substansinya itu kebenaran. Itu bukan pidana, etis saja, kurang sopan, jadi tidak kuat untuk dipidanakan. Karena dia tidak menghinakan dasar negara. Cuman kan biasa bahasanya gaya habib,” kata Ilyas, saat dihubungi, Senin (30/1).

Sehingga, dirinya menyesalkan jika tujuan polisi memproses Habib Rizieq adalah untuk balas dendam, karena dianggap menggerakkan massa demi menekan Polri dalam menersangkakan Ahok.
“Kan ini bukan bagian dari penegakan hukum. Harusnya memang hukum ditegakkan dengan jujur, adil, tidak pandang bulu, diskriminatif, dan rekayasa,” ujarnya.

Menurut dia, Indonesia adalah negara hukum, semua orang berkedudukan sama dan tidak boleh ada diskriminasi dan rekayasa.

Jadi, kalau ada dari penegakan hukum yang bekerja tidak berdasarkan kepentingan hukum, maka mereka sudah berpolitik. “Nanti orang tidak percaya dengan hukum,” kata Ilyas. [panjimas]

Ulama & Ketua MUI ini “Dibully” Para Pendukung Ahok, Diinjak-injak dan Dihina Harga dirinya


Nasional ~ Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin menyebut ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai penghinaan Alquran. Pendapat MUI ini diambil berdasarkan hasil kajian yang dilakukan.

“Kita melakukan penelitian, investigasi di lapangan, dan menyimpulkan bahwa ucapannya itu mengandung penghinaan terhadap Alquran dan ulama,” ujar Ma’ruf dalam sidang lanjutan Ahok di auditorium Kementan, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

Ma’ruf menyebut penelitian terhadap ucapan Ahok saat bertemu dengan warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016 itu dilatarbelakangi adanya keresahan dari masyarakat.

“(Ada) permintaan dari masyarakat ada yang lisan, ada yang tertulis. Supaya masalah ini ada pegangannya. Ada forum-forum, banyaklah saya lupa,” imbuhnya.

Dari desakan itu, sambung Ma’ruf, MUI melakukan rapat internal, yang diikuti komisi fatwa, pengkajian, hukum, dan perundang-undangan serta bidang komunikasi informasi. MUI kemudian mengeluarkan pernyataan sikap soal ucapan Ahok tersebut, yang kini menyeret Ahok sebagai terdakwa penodaan agama.

“Keputusan pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia. Karena ini produknya bukan komisi fatwa, dikeluarkan MUI meski hakikatnya fatwa jadi pendapat dan sikap keagamaan MUI,” ujar Ma’ruf.

Kesaksian Ketua Umum MUI dalam sekejap memantik reaksi terutama dari pendukung ahok lewat buzzer – buzzernya di dunia maya, seperti redaksi perhatikan di laman detik.com , berbagai lontaran kebencian dan penghinaan ditujukan kepada pemimpin ulama ummat islam ini

Di jagad twitter juga tidak sedikit buzzer Ahok menuduh Ketua MUI Ma’ruf Amin telah berbohong atau memiliki kepntingan politik terhadap apa yang disampaikan di persidangan, ujaran kalap dan penuh fitnah yang ditujukan kepada Ketua MUI sungguh disayangkan mereka yang selama ini menjunjung demokrasi nampaknya lupa akan pentingnya penegakan hukum di alam demokrasi

Di Fanspage Facebook Teman Ahok bullying terhadap KH Ma’ruf Amin malah lebih jahat dan tak beretika bahkan menyerang kehidupan pribadi Ulama , mereka yang terang – terangan non muslim berani melecehkkan ulama di media sosial

Semoga Allah swt memberikan kekuatan dan keteguhan kepada Ketua MUI beserta ulama – lama lainnya menghadapi penggiringan opini dan serangan yang bersifat personal dari kelompok – kelompok anti islam

SBY ingin bacara bla blakan dengan jokowi


Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono mengaku ingin bertemu dan berbicara “blak-blakan” dengan Presiden Joko Widodo ihwal isu keterkaitannya dengan aksi damai umat Islam 4 November 2016, serta rencana pengeboman hingga makar.

“Sayang sekali saya belum punya kesempatan bertemu Presiden kita Bapak Jokowi. Kalau bisa bertemu saya mau bicara dengan beliau ‘blak-blakan’, siapa yang melaporkan kepada beliau info intelijen yang menuduh saya mendanai aksi damai 4/11, mengaitkan saya dengan rencana pengeboman Istana Negara dan urusan makar,” kata SBY di Jakarta, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan SBY dalam pembukaan konferensi persnya pada Rabu petang. Konferensi pers itu menyikapi pernyataan kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengaku memiliki bukti percakapan SBY dengan Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin terkait Fatwa MUI mengenai kasus Ahok.

SBY menjelaskan, ia tidak marah dengan pernyataan kuasa hukum Ahok. Dia hanya meminta penegak hukum mengusut jika ada penyadapan ilegal yang dilakukan terhadap dirinya selaku mantan Presiden.

Sementara soal tudingan yang dialamatkan kepadanya soal pendanaan aksi 4/11, rencana pengeboman Istana Negara dan upaya makar, ia merasa perlu mengklarifikasi dan berbicara dengan Jokowi.

“Saya ingin sebetulnya mengklarifikasi secara baik supaya tidak simpang-siur, tidak ada prasangka, praduga atau perasaan enak atau tidak enak atau saling curiga,” kata SBY.

sumber : republika

Tak Ada Ulama yang Anti Pancasila, Justru yang Anti Islam lah yang Anti Pancasila

ilustrasi


Menanggapi penetapan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam kasus dugaan penodaan Pancasila oleh Polda Jabar kemarin, Senin (30/1), Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan para ulama tidak ada yang anti dengan Pancasila.

Menurutnya, orang yang anti Islam atau islamophobia sudah barang tentu menjadi anti Pancasila.

“Saya sangat yakin para ulama tak anti Pancasila. Sebaliknya yang anti Islam (Islamophobia) pasti anti Pancasila. Pancasila merangkul semua agama,” ujarnya dalam akun jejaring sosial Twitter @fadlizon yang unggah sesaat setelah Habib Rizieq ditetapkan tersangka.

Habib Rizieq dilaporkan oleh Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme, Sukmawati Soekarnoputri. Sukma menuding Habib Rizieq telah melecehkan lambang dan dasar negara Pancasila, serta menghina kehormatan Proklamator Kemerdekaan RI, yang juga Presiden pertama RI, Soekarno.

Pernyataan yang dipersoalkan Sukmawati tersebut adalah ‘Pancasila Sukarno Ketuhanan ada di pantat sedangkan Pancasila Piagam Jakarta Ketuhanan ada di kepala’.

Bahkan Jika Ahok Muslim dan Tak Menista Agama, Saya Tetap Tak akan Memilihnya



Mohon izin saya menulis surat terbuka ini kepada kaum Muslim yang masih bingung dan ragu dalam menentukan pilihan pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Juga kepada umat Islam yang tak bergeming menjadi pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Begini isinya.

Ada gejala mengkhawatirkan saat Pilgub semakin mendekat. Indikasi menaikkan elektabilitas Ahok-Djarot semakin terlihat jelas. Beragam media arus utama yang selama ini menjadi corong Ahok kian menggila mempengaruhi opini publik. Bahwa Ahok bersih, pekerja keras, pelayan masyarakat dan berkinerja moncer. Sampai ada berita dengan judul kurang lebih: Beginilah Kondisi Tanah Abang Andaikata Ahok Tak jadi Gubernur.

Terakhir, beberapa lembaga survey seolah juga berlomba-lomba memberikan hasil penelitiannya dengan menjadikan Ahok-Djarot berada di posisi teratas. Bahkan sebuah lembaga survey terkenal memberitakan bahwa pasangan No. 2 tersebut meraih 40% suara dan  akan menang dalam satu putaran. Sebuah rebound politik yang sangat tidak masuk akal, di tengah gerusan kasus penistaan agama plus anjloknya elektabilitas 2 bulan terakhir.

Upaya-upaya itu akan terus berlangsung hingga detik-detik menjelang pencoblosan. Intinya mengampanyekan bahwa memilih pemimpin itu tidak harus dilihat dari status agamanya, melainkan kapabilitas, kejujuran dan kinerja. Jadi, meski Ahok non muslim dan sebagai terdakwa penista agama, dia masih layak dipilih karena prestasinya. Jargon pemimpin kafir jujur lebih baik daripada pemimpin muslim korupsi akan kembali disuarakan. Apalagi adanya kasus Patrialis Akbar yang tertangkap tangan KPK.


Gerakan ini membuat banyak umat Islam yang akhirnya gamang karena terpengaruh. Dan di sisi lain ada juga kaum muslim yang kian yakin memilih Ahok walaupun status non muslim dan terdakwa penista melekat pada Ahok. Bahkan mereka ini tak bisa diubah cara pandangnya soal Ahok meski Aksi Bela Islam 411 dan 212 berlangsung kolosal dan menggetarkan.


Nah, jika ada di antara kita termasuk dalam kelompok yang saya maksud, saya ajan mengajak berpikir rasional. Bagi saya, soal Ahok yang kafir tak perlu dibahas berlarut-larut. Cukup sampai di sini, tak perlu dilanjutkan hingga menjelang detik-detik Pilgub DKI Jakarta 2017.

Bukan karena saya tak setuju dengan alasan banyak pihak yang mengampanyekan tidak boleh memilih pemimpin kafir. Sebagai seorang muslim, tentu saja saya sepakat. Selama ada orang muslim yang lebih baik,
maka kita harus memilihnya sebagai pemimpin. Semuanya jelas dan tak perlu diperdebatkan lagi.

Dan bagi saya, stok pemimpin muslim yang dapat menjadi gubernur DKI Jakarta itu banyak sekali, bahkan bisa jadi kemampuannya jauh melebihi Ahok meski media arus utama semacam detik, kompas, metro tv berusaha menihilkannya. Jadi sampai di sini cukup jelas bahwa saya tak akan memperpanjang soal agama yang Ahok anut.

Alasan saya sederhana. Jika isu agama ini terus saja memadati ruang publik, maka akan banyak hal lain yang tenggelam. Mulai dari kinerja, kesantunan dan gaya kepemimpinan Ahok. Padahal, ketiga hal ini tak kalah pentingnya.

Tentang kinerja Ahok. Apa yang bisa Ahok berikan kepada warga Jakarta? Jalanan makin macet, banjir tetap terjadi meski media pendukung Ahok mencoba melakukan eufimisme dengan istilah”genangan”. Angka kriminalitas tetap tinggi, kesenjangan juga tak berubah. Mimpi Jakarta Baru yang Ahok usung bersama Jokowi saat Pilgub 2012 menguap entah kemana.

Mungkin Anda akan balik bertanya kepada saya. “Show it, don’t tell it.” Tapi saya bisa menjawabnya pula dengan mudah. Jangan mencari fakta kegagalan Ahok di media arus utama yang jelas-jelas menjadi “die hard” Ahok. Alih-alih menemukan ketidakberhasilan Ahok, kita justru akan disuguhi soal kehebatan Ahok yang bahkan bisa berujung pada mitosisasi.

Tentang kesantunan Ahok. Ah, sudah banyak pihak yang mengulasnya. Saya sendiri pernah menulis artikel berjudul:


Ahok dan Verbal Aggression: Tahapan Masa Kecil yang Tak Tuntas? Tak perlu saya membahasnya lagi. Pendek kata, mulut Ahok tak pantas mengeluarkan kata-kata makian nan kotor dan menyeramkan, bahkan walau Ahok bukan pemimpin sekalipun.

Tentang gaya kepemimpinan Ahok. Jujur, sangat menyedihkan melihatnya. Seorang kawan mengirimkan gambar judul-judul berita media online. Sedihnya, semuanya berisikan komentar Ahok yang dengan mudahnya menyalahkan pihak lain saat ada masalah di Jakarta. Yang paling lucu saat Ahok menyalahkan sisa kulit kabel yang menjadi penyebab banjir di Istana Negara. Sabotase, teriak Ahok.

Jadi, terlalu banyak soal diluar agama yang membuat saya tak memilih Ahok sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta. Belum lagi soal dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras yang terang-benderang melibatkan Ahok sebagai aktornya. Juga reklamasi pantai.

Karena itu saya tak mau terjebak pada propaganda:

“Saya muslim, karena itu saya tak mau memilih Ahok.”

“Saya muslim dan saya mendukung Ahok.”

“Nama saya Al Ghazali, dan saya tidak mungkin memilih Ahok.”

Saya mohon izin kepada Anda di akhir surat ini untuk berkata:

“Saudara-saudaraku, Bahkan, jika Ahok muslim dan tak menista agama pun, saya tak akan memilihnya.” [Erwyn Kurniawan/Wajada.net]

sumber  : http://www.wajada.net/2017/01/bahkan-jika-ahok-muslim-dan-tak-menists.html?m=1

​Irene Handono: Biarawati Palsu yang Beri Kesaksian Palsu

 79

Nama Irene Handono mulai banyak dibicarakan dimana-mana. Bukan hanya Irene, masih banyak lagi orang-orang yang mendadak terkenal. Ini semua adalah pancaran ke-barokah-an Basuki Tjahaja Purnama. Melalui Ahok, mereka yang lantang menyerangnya akan menjadi pusat perhatian. Apalagi kalau menjadi seorang saksi dalam sidang Ahok.

Banyak orang mengenal Irene Handono sebagai seorang mantan biarawati. Saya tidak tahu klaim seperti itu digunakan untuk kepentingan apa? Apakah itu untuk mengukuhkannya sebagai pakar kristologi yang kredibel karena ia seorang mantan biarawati? Kalau itu tujuannya, maka, sebagai pakar ra(i)sa, saya perlu untuk menguji kebenaran ke-biarawati-an seorang Irene Handono.

Seorang suster yang bernala Suster Lucyana, seorang biarawati dari Biara ursulin Bandung tempat dimana Irene hampir diikrar menjadi biarawati pernah menyatakan bahwa Irene bukanlah seorang biarawati. Katanya, Irene belum melewati prosesi “Kleding” yakni penerimaan pakaian suster. Tanpa melewati preses ini, mustahil dapat menjadi biarawati. Dan Irene telah gagal disini.

Klaim sebagai mantan biarawati adalah klaim sepihak. Ini namanya kebohongan publik. Mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Hanya mengenyam pendidikan kesusteran beberapa tahun, lalu itu sudah dianggap mewakili. Itu sama dengan seseorang yang ngaku-ngaku sarjana, padahal belum buat skripsi. Apakah kesarjanaannya dapat diwakili dengan beberapa tahun masa kuliah tersebut?

Dari titik ini saja, sebenarnya, sangat disangsikan kesaksian dari seorang Irene Handono. Tapi, disebabkan ia telah ditunjuk sebagai saksi dalam sidang Ahok, oleh karena itu, mari kita selidiki apakah antara kebohongannya tentang identitas ke-biarawati-annya akan mempengaruhi kesaksiannya di sidang Ahok?

Pertama. Irene menyebut Ahok sebagai gubernur yang banyak merobohkan masjid. Saat ditanya masjid mana saja yang dirobohkan? Irene menjawab masjid yang di Marunda. Lalu, Ahok menjawab bahwa masjid di Marunda dirobohkan karena akan dibangun ulang. Supaya lebih baik dari sebelumnya.

Ini sangat menggelikan. Bagaimana bisa membuat pernyataan yang gegabah seperti itu? Apakah seorang Irene Handono tidak kroscek dulu sebelum membuat pernyataan. Ini sangat dibuat-buat. Bahkan, pernyataan itu sangat tidak masuk akal dengan realita yang ada. Ahok bangun masjid dimana-mana. Bahkan, masjid agung provinsi hanya di zaman Ahok bisa dibangun. Bagaimana bisa Ahok dituduh suka merobohkan masjid, padahal kenyataannya Ahok malah suka membangun masjid?

Kedua. Irene Handono menuduh Ahok suka melarang kegiatan keagamaan umat Islam di Monas. Tetapi, untuk umat Kristen dibolehkan melakukan paskah.

Ini adalah fitnah. Bukan Ahok yang melarang, tapi peraturan yang melarang semua agama melakukan kegiatan keagamaan di Monas. Sesuai peraturan, Monas itu hanya bisa digunakan untuk kegiatan kenegaraan. Mengapa Irene Handono bisa semudah itu menyimpulkan? Lalu membuat klaim-klaim yang seakan-akan gubernur bertindak diskriminatif.

Ketiga. Katanya, Ahok melarang pelajar memakai jilbab tiap jumat. Ini adalah fitnah yang tak berdasar. Dilemparkan tanpa tabayyun padahal Irene kan seorang ustadzah, tentu paham agama. Tapi, dengan mendengar tuduhan-tuduhannya ini, sudah terukur siapa seorang Irene Handono itu.

Ahok menepis tuduhan tersebut. Kata Ahok, sampai sekarang, sekolah-sekolah bebas memakai pakaian muslim. Malahan, pemprov DKI memberi bantuan yang cukup besar untuk pakaian-pakaian tersebut dari APBD. Jelas sudah. Ini memang fitnah.

Keempat. Irene mengatakan bahwa warga Kepulauan Seribu takut melaporkan Ahok karena telah diberikan fasilitas program budidaya ikan kerapu. Ini sangat tidak berdasar. Irene sepertinya tidak menonton video lengkapnya saat Ahok memberikan pidato di Pulau Pramuka. Sehingga, terlihat bahwa ia memang tak paham apa yang sebenarnya pemprov DKI lakukan.

Ada satu lagi keterangan dari Irene Handono yang membuktikan bahwa ia tidak pernah menontoh video lengkapnya. Dan sepertinya, video editan Buni Yani yang dijadikannya rujukan. Yakni, Irene mengatakan bahwa saat Ahok memberikan pidato di Pulau Pramuka, Ahok, katanya, berkali-kali bilang “pilih saya”. Jelas bukan, Irene Handono tidak pernah nonton video lengkapnya.

Seorang Irene Handono disebut sebagai ustadzah, berarti lebih paham agama ketimbang awam, mengapa dengan gegabahnya membuat keterangan-keterangan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan?

Ini menjadi satu preseden buruk untuk para pemuka agama dan tukang dakwah seperti saya. Ini sungguh sangat memalukan. Memalukan agama Islam yang sangat melarang umatnya memberikan kesaksian palsu. Juga memalukan kalangan pendakwah. Masa dakwah dilakukan dengan kebohongan?

Sudah berbohong tentang identitas ke-biarawati-annya. Kini, Irene Handono berbohong pula tentang kesaksiannya di persidangan. Masa bela agama harus dikotori oleh pekerjaan-pekerjaan keji yang dilarang agama. Ini sama dengan mau membayar zakat tapi dengan uang hasil korupsi. Niatnya bagus, tapi caranya rusak.

Saya ra(i)sa-ra(i)sanya ingin bertanya: Agak-agaknya, saksi-saksi pelapor dalam sidang Ahok adalah orang-orang yang dipilihnya secara asal. Ini hanya memberikan jalan kepada Ahok untuk membuka semua kedok-kedok busuk politik dalam bungkus agama. Carilah saksi pelapor yang agak greget dikit.

Ra(i)sa-ra(i)sanya begitulah.