​SOSOK WAKIL GUBERNUR ACEH MUZAKIR MANAF YANG DI CINTAI RAKYAT“ MUALEM ”

Tinggi besar dan kekar, ditambah  rambut yang subur disepanjang pipi hingga dagu menimbulkan kesan seorang yang karismatik serta tegas dalam melakukan segala tindakan. Seperti itulah sosok Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Berbagai pengalaman telah dilalui pria kelahiran Aceh Utara ini seperti kisah seorang pejuang. Muzakir manaf hanyalah anak seorang petani yang telah berhasil melalui kerasnya lika-liku kehidupan sehingga disegani, dihormati dan disayangi oleh rakyat Aceh sampai saat ini.                                                        
Muzakir Manaf lahir disebuah desa kecil di Aceh Utara yang bernama Seuneudon pada tanggal 3 april 1964. Beliau menghabiskan masa kecilnya didesa kelahirannya sampai pendidikan dasarnya, setelah itu beliau hijrah ke Kabupaten Aceh Timur tepatnya di Desa Idi. Saat beranjak dewasa jiwa muda beliau bergelora disaat tanah kelahirannya mulai dizolimi oleh Pemerintah pusat, peran saudara pun terjadi diantara Pemerintah Indonesia dan Rakyat Aceh. Disaat itupula beliau bergegas menyelesaikan pendidikan SMA nya di Panton Labu dan mulai bergabung dengan Pasukan Pembela Rakyat Aceh yang lebih dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka ( GAM ).  Sejak didirikan pada tahun 1977 GAM mendapat dukungan rakyat dan bergerak cepat dalam melakukan pendidikan Militer bagi anggota-anggotanya, dan pada tahun 1980-an ribuan anak muda termasuk Muzakir Manaf dilatih di Camp Militer di Libya. Presiden Libya saat itu Muhammar Khadafi mengadakan pelatihan militer bagi gerakan separatis dan teroris diseluruh dunia. Saat itu Muzakir Manaf mendapatkan latihan yang sangat berat,tegas, dan disiplin dengan menggunakan berbagai jenis senjata serta sistem perang gerilya.

Tak terbayangkan Muzakir Manaf terpilih menjadi salah satu pengawal Presiden Libya Muhammar Khadafi, bersama 20-an lebih pemuda yang telah mengecap pendidikan militer di Libya dan diberi kepercayaan langsung dari pimpinan tertinggi GAM, Tgk Muhammad Hasan Ditiro ( alm ) sebagai wali Nanggroe untuk kembali ke Aceh dan mensejahterakan rakyat, serta muzakir manaf diberi tanggung jawab untuk mendampingi panglima GAM tertinggi saat itu Tgk Abdullah Syafei. Dalam perjuangannya menjadi panglima GAM beliau sempat berkali-kali dikabarkan tewas oleh pihak TNI.

Setelah bencana Tsunami menghancurkan sebagian besar Aceh, kedua belah pihak antara GAM dan Pemerinth Indonesia akhirnya menyatakan gencatan senjata serta juga menarik perhatian dunia Internasional terhadap konflik di Aceh. Singkat cerita pada tahun 2005 akhirnyua perdamaian terrealisasikan setelah 29 tahun konflik berkepanjangan, yang membantu menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan. Selama pilkada Gubernur Aceh diadakan pada bulan desember 2006, mantan anggota GAM dan partai berpartisipasi dan pemilihan itu dimenangkan oleh Irwandi yusuf serta seorang pejuang GAM yang mendukung Irwandi termasuk Muzakir Manaf.

Banyak perbedaan pendapat dengan para mantan anggota GAM termasuk Muzakir Manaf disaat Irwandi Yusuf menjabat sebagai gubernur Aceh. Pada pemilihan umum kepala daerah          ( Pemilukada ) Aceh 2012, partai Aceh menudukung dan mengusungkan Muzakir Manaf sebagai calon Wakil Gubernur Aceh dan pada akhirnya partai Aceh berhasil menguasai hamper seluruh jabatan diseluruh daerah Aceh, termasuk jabatan Gubernur yang dimenangkan oleh Pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Beliau mengajak untuk ikut bersama-sama dalam barisan perjuangan dan gelar “ Mualem ” yang didapatnya hingga saat ini membuktikan dirinya masih dicintai oleh rakyat Aceh.

Advertisements

​Pasal UUPA Digugat, Pemerintah Aceh Diminta Batalkan MoU Helsinki 

Banda Aceh- Pemerintah Aceh diminta untuk membatalkan perjanjian damai Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan RI. Hal ini disebabkan trend menggugat Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang merupakan implementasi MoU Helsinki oleh beberapa pihak.

“Untuk apa mempertahankan perjanjian itu jika Pemerintah RI terus menerus mengkhianatinya secara sepihak,” ujar Juru Bicara Aliansi Mahasiswa Aceh, Mashari Wahid, melalui siaran persnya Jumat, 2 September 2016.
Dia mengatakan seharusnya pemerintah pusat menyadari akan timbulnya keresahan terhadap keberlangsungan perjanjian damai jika pembatalan pasal-pasal UUPA terus dilakukan.
“Jangan hanya karena gugatan beberapa pihak yang berkepentingan di Aceh, Pemerintah Pusat menjadikannya sebagai alasan mengkhianati rakyat Aceh. Itu sudah tidak wajar,” ujar Mashari.
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry ini juga meminta Pemerintah Aceh untuk tidak terlalu lunak dengan fenomena ini. Selain itu, dia juga mengingatkan semua pihak agar MoU Helsinki tidak bernasib sama seperti Ikrar Lamteh.
Mashari juga menilai seperti ada skenario baru yang dipakai menjelang pilkada untuk memperkeruh suasana di Aceh. Tujuannya, agar isu Qanun Bendera dan Lambang Aceh menjadi seolah-olah isu yang dipolitisir. 
“Padahal secara hukum (Qanun Lambang dan Bendera) itu sudah,” katanya.
Mashari juga meminta anggota DPR Aceh, baik dari Partai Lokal maupun Partai Nasional, agar tidak diam menyikapi fenomena ini.
“Silahkan tunjukkan tanggung jawab kalian terhadap rakyat Aceh. Dan kepada DPR-RI dari Aceh, anda disana utusan rakyat Aceh, jangan hanya diam dan hanya pikirkan nasib anda sendiri. UUPA rontok pasal per pasal. Kalian juga harus mempertanggungjawabkan kepada kami rakyat Aceh.”
Di sisi lain, Mashari juga meminta semua pihak untuk tidak mengedepankan kepentingan pribadi lalu mengabaikan kepentingan rakyat Aceh. Dia berharap darah rakyat Aceh pada masa konflik tidak tumpah sia-sia.
“Mari kita membuka mata hati demi Aceh yang lebih baik,” katanya.[]

Portalsatu