Ahok Dibela, Ulama Dihina, Alqur’an Dinista dan Penguasa Tutup Mata. Bukti Kegagalan Pemerintah dan Rusaknya Sistem Tata Aturan Di Negri Ini.

Ahok Dibela, Ulama Dihina, Alqur'an Dinista dan Penguasa Tutup Mata. Bukti Kegagalan Pemerintah dan Rusaknya Sistem Tata Aturan Di Negri Ini.

HomePeristiwa

Ahok Dibela, Ulama Dihina, Alqur’an Dinista dan Penguasa Tutup Mata. Bukti Kegagalan Pemerintah dan Rusaknya Sistem Tata Aturan Di Negri Ini.

Kentalnya nuansa pembelaan yang dilakukan oleh penguasa membuktikan, mereka tidak lagi berpihak kepada kebenaran. Mereka justru menjadi jongos dan antek aseng, para penguasa sudah tidak lagi bisa berpikir rasional.


Tata aturan hukum yang ada justru dijadikan bahan mainan sesuai kepentingan mereka dengan logika – logika yang ngawur dan keblinger, demokrasi yang digadang-gadang mampu menjamin keberagaman dan kemajemukan hanya ilusi belaka dan dijadikan alat oleh mereka para penguasa untuk menjaga kepentingan mereka tetap aman. Buruknya para penguasa negri ini dalam memimpin ditambah tata aturan sistem yang bobrok semakin menambah semrawut negri ini dengan berbagai kegaduhan yang ditimbulkan. Wajar jika umat islam menawarkan solusi atas penerapan hukum islam.

Sistem hukum islam yang ditawarkan umat islam tentu sangat logis sangat rasional, karna sistem tata aturan dalam sangat tidak diskriminasi, menjamin keadilan dan keselamatan dunia dan akhirat bagi yang mengalkannyakarna semangat tauhid. Sebab sistem islam sudah pernah diterapkan sekitar 1400 tahun lamanya dan mampu melahirkan peradaban yang gemilang, sementara demokrasi lahir karna kekecewaan manusia dan dibuat oleh manusia berdasarkan logika yang terbatas. Wajar jika hukum demokrasi diterapkan menimbukan banyak kegaduhan, tidak pernah tercipta keadilan dan keamanan serta dijadikan alat untuk mempertahan kekuasaan bagi orang yang telah meraih jabatannya.

Koordinator Persidangan Tim Advokasi Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI, Nasrulloh Nasution menyayangkan sikap pemerintah yang tak mau memberhentikan sementara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Padahal status Ahok sudah ditetapkan sebagai terdakwa.

“Kita keberatan kalau ahok sebagai gubernur seharusnya diberhentikan sementara sesuai undang undang,” ujarnya, kemarin.

Menurut Nasrulloh dengan tetap aktifnya Ahok menunjukkan urusan cagub pejawat itu bukan lagi persoalan hukum. Namun sudah kental nuansa politik. “Katanya hukum menjadi panglima tapi faktanya tidak seperti itu,” ujarnya.

Pengamat politik Umar Hasibuan menilai seharusnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberhentikan sementara jabatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lantaran telah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.

Advertisements

​Blak-Blakan, Cak Nun Bongkar Identitas Asli Ahok

Cak Nun (republika-ilustrasi)

Budayawan Emha Ainun Najib alias Cak Nun kembali bersuara tegas dan lantang terkait Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Cak Nun tanpa takut menyampaikan siapa sebenarnya Ahok dan peranannya dalam berbagai proyek menghancurkan bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Cak Nun menyatakan, umat Islam sebagai penduduk mayoritas dijadikan sasaran dan harus dipecah belah. Caranya dengan menggunakan berbagai macam proyek di berbagai bidang kehidupan. Sayangnya, banyak kaum Muslimin yang tidak memahami garis besar permainan musuh-musuh Islam yang berkedok kebangsaan ini. “Tidak semua pimpinan umat Islam mengerti gambar besar ini,” ujar Cak Nun tegas. Banyak umat Islam yang mengira bahwa kegaduhan yang terjadi hanya urusan Ahok. Padahal, ada hal lebih besar yang terjadi di balik Ahok. “Dipikirnya soal Ahok. Lah opo loh Ahok diurusi?” tandasnya. Buat apa mengurusi Ahok? Tanya Cak Nun, retoris. “Bukan Ahoknya, tetapi Ahok adalah korlap (koordinator lapangan) dari proyek-proyek.” lanjut Cak Nun, blak-blakan. Menurutnya, banyak pengembang yang akan menanggung kerugian dahsyat jika Ahok tidak terpilih menjadi Gubernur. “Kalau Ahok tidak sampai jadi Gubernur, berapa ratus triliun yang tidak bisa diterapkan?” jelasnya. Ratusan triliun yang sudah digunakan untuk berbagai proses pengerjaan proyek, mulai dari pembelian bahan baku dan lain sebagainya akan mangkrak jika Ahok kalah dalam Pilkada DKI Jakarta. Sehingga para pengembang harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memenangkan Ahok demi lancarnya proyek-proyek mereka menggerogoti negeri ini. [Om Pir/Tarbawia]

Membongkar Fakta…!! Habieb Rizieq, Fadli Zon, Fahri Hamzah Telah Lakukan Kebohongan Publik



Amien Rais, Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Habib Rizieq berada dalam satu mobil komando di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2016).


Beritateratas.com – 

Jika Hukum Ditegakkan, Sampai ‘Lebaran Kebo’, Ahok Tak Bisa Dipenjara, Tak Bisa Mundur atau Dimundurkan…!!


Salah jika menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ada di ujung karier politiknya. Demo 4 November 2016 ramai dengan tagar #jumat411 di dunia maya yang memprotes keras Ahok tidak bisa membuatnya turun dari kursi DKI 1.

Tidak untuk mencoba membawa variabel suku, agama, ras, antargolongan atau SARA, namun secara aturan Ahok sulit untuk mundur dari jabatannya, bahkan jika dia dimundurkan sekalipun. Keduanya tidak bisa dilakukan.

Tercantum di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan revisinya Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Sanksi berupa denda dan pidana berlaku bagi calon perseorangan maupun yang diusung parpol atau gabungan parpol jika mundur setelah ditetapkan KPU sebagai peserta pilkada, yang sebelumnya tertuang di pasal 191 UU Pilkada.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) calon kepala daerah tidak diperbolehkan mundur. Hal itu tertuang dalan PKPU pasal 77, yang mana penggantian calon diperkenankan jika peserta berhalangan tetap dalam hal ini meninggal dunia dan sakit keras dengan menunjukan surat dari dokter.

Lalu bagaimana jika Ahok ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama yang mengakibatkan demo #jumat411?

Jika merujuk pada PKPU pasal 88 (b), jika Ahok sekalipun menjadi tersangka, maka ancaman kurungan minimal 5 tahun dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tak hanya itu, partai politik pun setelah menetapkan calon mereka, maka partai politik tidak bisa mengalihkan dukungannya. Secara politik hal itu jelas merugikan koalisi PDI Perjuangan yang mendukung Ahok, dan secara politik pula PDIP akan memperjuangkan Ahok, karena secara hukum demo #jumat411 tidak bisa menurunkan Ahok.

Bila merujuk pada dasar hukum tersebut, maka jelas tidak mungkin dengan mudah Ahok lengser dari jabatannya. Meski sudah tidak menjabat sebagai Gubernur, namun Ahok adalah calon petahana Gubernur DKI Jakarta, yang memiliki syarat mengikat.

Mundur tidaknya Ahok, selama berada dalam jalur aturan konstitusi maka semuanya sah. Namun, akan sangat memalukan, jika negara kalah dan menyerah dengan melanggar konstitusi yang telah mereka buat sendiri.



Melihat orang-orang yang datang ke Jakarta untuk berdemo jelas tidak ada gunanya dan tidak jelas apa tuntutannya. Rizieq dan lain-lain selalu menuntut agar Presiden tidak boleh melindungi Ahok. Presiden sendiri sudah menjawab.


 “Sebagai Presiden saya tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum, kalau tidak berjalan dengan baik baru saya turun tangan. Saya tidak melindungi Ahok, saya bertemu dengan Ahok dalam kaitan Sebagai Presiden dan gubernur saja,” ucap ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar mengutip ucapan Presiden usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana.


Kemudian ada juga tuntutan Ahok segera diproses hukum, pun sudah diproses. 22 saksi sudah diperiksa, termasuk si Rizieq. Semua tuntutan waras tersebut sudah dijawab. Malah yang memperlambat sebenarnya adalah FPI, Rizieq sendiri. Sebab meminta pengunduran pemeriksaan. Lalu kemarin teriak-teriak seolah paling benar sendiri ingin agar kasus ini dipercepat. Haha


 Di luar tuntutan waras, ada juga tuntutan tidak waras. Mereka menuntut agar Presiden Jokowi segera memenjarakan Ahok.



 “Yang kami minta pembuktian dari presiden, penjarakan Ahok, tangkap supaya ini menjadi pembelajaran, jangan sekali-kali menistakan agama,” kata Rizieq, usai diperiksa sebagai saksi ahli.

Pernyataan Rizieq ini cukup unik. 


 Sebab mereka meminta agar Presiden tidak melakukan intervensi hukum. 



 Tapi mereka menuntut  Presiden menangkap dan penjarakan Ahok. 


Hal ini jelas merupakan intervensi hukum, sebagaimana sebelumnya dijelaskan Kapolri. 

Sebelum Kapolri telah menegaskan Usai apel gabungan TNI dan Polri dalam melakukan pengamanan Pilkada DKI 2017, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan tidak ada alasan bagi pengunujuk rasa untuk melakukan aksi di depan Istana Negara.

Pasalnya menurut Tito, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan pernyataan dengan para ulama yang diwakili Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), Selasa (1/11/2016).

“Pak Presiden sudah sampaikan itu kemarin, jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi untuk ke istana, karena sudah disampaikan oleh bapak Presiden,” ujar Tito, di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016). 

Tito menjelaskan, Jokowi tidak mungkin mengeluarkan pernyataan untuk memenjarakan Ahok karena hal tersebut bukanlah merupakan kewenangannya sebagai pemerintah eksekutif. 

Pernyataan untuk memenjarakan Ahok, menurut Tito hanya bisa dilakukan oleh Yudikatif. Sehingga bila Presiden memerintahkan untuk menangkap atau memenjarakan Ahok itu namanya intervensi eksekutif pada Yudikatif.


  Kalau begini, maka sebenarnya Rizieq dan kawan-kawan ini menganut pemahaman mau menang sendiri.

 Sebab mereka meminta agar Presiden tidak melakukan intervensi hukum. 



 Tapi mereka menuntut  Presiden menangkap dan penjarakan Ahok. 


Sebenarnya mereka cukup tahu hukum. Tapi justru yang dilakukan  adalah kepura -puraan untuk menggiring opini publik agar menjadi hilang kepercayaan terhadap pemerintah. Demi untuk menjatuhkan kredibilitas Presiden.

Namun hikmahnya, kita semua jadi tahu bahwa demonstrasi ini bukan soal menuntut hukum ditegakkan, melainkan menuntut agar Ahok ditangkap. Sehingga konsekuensinya batal ikut Pilgub 2017 nanti.

Jadi sebenarnya untuk kasus Ahok ini, jika hukum memang benar ditegakkan, sampai lebaran kerbau pun Ahok tak akan masuk penjara. 

Sebab jelas bahwa produk hukum ini terkait penistaan agama dan sekitarnya tidak mengedepankan jalur pidana. 

Mengapa begitu? Sebab dasar pembentukan Penpres no 1 tahun 1965 adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang berlakunya kembali UUD 1945 dan penegasan Pancasila (awalnya: piagam Jakarta) sebagai dasar negara. 

Latar belakangnya karena muncul aliran oraganisasi kebatinan atau kepercayaan masyarakat yang bertentangn dengan ajaran dan hukum agama. Ini kalau dalam kitab suci Alquran namanya asbabun nuzul. Tujuan dari Penpres ini adalah pencegahan penyalahgunaan dan penyelewangan dari ajaran agama yang dianggap ajaran pokok oleh agama-agama sesuai “kepribadian bangsa Indonesia.”

Pemberian ancaman pidana yang diatur adalah proses lanjutan bagi mereka yang tetap mengabaikan. 

Dalam kasus Ahok, jika sesuai hukum, alurnya adalah: Ahok (dianggap) menistakan agama. Diberi peringatan atau teguran, bisa oleh NU atau Muhammadiyah sebagai representasi ummat Islam Indonesia. Kemudian Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri memberikan keputusan bersama. Kalau setelah proses tersebut Ahok masih tetap melakukan hal yang sama, maka kemudian berlakulah ancaman pidana.

Kenyataannya sekarang adalah, Ahok meminta maaf pada 10 Oktober 2016. 
Sementara pendapat dan sikap keagamaan MUI dibuat tanggal 11 Oktober. Artinya sebelum ditegur pun Ahok sudah meminta maaf. Untuk itu posisi hukumnya menjadi jelas bahwa Ahok tidak bisa disebut mengabaikan sehingga bisa dijerat pidana.

Kesimpulannya, jika memang ingin hukum ditegakkan, maka harus ikut prosedur hukum yang ada. Bukan meminta pada Presiden Jokowi untuk memenjarakan Ahok, itu namanya meminta Presiden melakukan intervensi hukum. Jelas…??(vr)

Ulil: Kotor! Rezim Presiden Jokowi Pakai ‘Bidak Politik’ dari “Narapidana yang Diberi Grasi” Untuk Serang Lawan

Ilustrasi


Pernyataan keras kembali dilontarkan politisi Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, terkait eksistensi Pemerintahan Joko Widodo. Kali ini Ulil menyoal pembangunan infrastruktur era Rezim Jokowi dan pemberian grasi kepada mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Soal pembangunan infrastruktur yang terus digenjot Rezim Jokowi, Ulil menilai bahwa infrastruktur merupakan satu-satunya marwah yang tersisa dari Rezim Jokowi.

“Marwah rezim sekarang tinggal satu saja: infrastruktur. Kalau ini jeblok juga, ya sudah, selesai,” tegas Ulil di akun Twitter @ulil.

Sementara soal Antasari, @ulil menulis: “Kiat politik rezim sekarang: Kasih grasi kepada narapidana, lalu dipakai sebagai ‘bidak politik’ untuk serang lawan. Kotor.”  Diberitakan sebelumnya, peristiwa aksi massa di rumah pribadi Susilo Bambang Yudhoyono bermula dengan kehadiran Antasari di Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia di Cibubur (05/02).


Panitia Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia dalam konferensi pers menjelaskan, aksi itu bermula dari kehadiran Antasari.

“Pada malam kedua, itu pure acara mahasiswa. Ada tamu yang tak diduga, yaitu Antasari Azhar. Dia menjelaskan bagaimana kronologi dia menjadi Ketua KPK, menjelaskan ada indikasi kriminalisasi. Karena waktu beliau bekerja keras, luar biasa, beliau bilang banyak menjebloskan orang dekat penguasa ketika itu,” kata Ketua Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia, Septian Prasetyo, dalam konferensi pers di kampus STMIK Raharja (07/02).

Dari pemaparan Antasari itu, mahasiswa lantas menggelar sidang pleno. Mereka bersidang sampai pagi membahas salah satu pemaparan Antasari mengenai banyaknya kasus korupsi yang pengusutannya belum tuntas.

Disimpulkan dari sidang panel itu, para mahasiswa ingin agar kasus korupsi di masa lalu dan saat ini diusut tuntas. Dari situlah mahasiswa memutuskan melakukan aksi sosialisasi.

Seperti dikutip detik (07/02), Antasari Azhar mengakui datang ke lokasi jambore. Namun dia memastikan datang karena diundang panitia. “Betul, saya hadir sebagai pembicara karena diundang panitia,” kata Antasari.

Sumber: intelijen

Pengamat: Aksi 112 Dilarang, Lama-Lama Shalat Subuh Bersama Dilarang Juga

Republika/Wihdan

  Bambang Widodo Umar

Bambang Widodo Umhttp://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-5/html/container.html#xpc=sf-gdn-exp-2&p=http%3A//m.republika.co.idREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — 

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menanggapi terkait Polda Metro Jaya yang melarang aksi 11 Februari atau 112. Menurut Bambang, aksi yang diinisiasi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI tak seharusnya dilarang karena memberitahukan secara resmi.

“Tampak ada kecenderungan politis tidak sejalan dengan aktivitas GNPF MUI. Nanti lama-lama shalat Subuh bersama pun dilarang,” ujar Bambang kepada Republika.co.id, Rabu (8/2).

Bambang mengatakan, dirinya hanya ingin mengingatkan supaya polisi kembali pada jati dirinya sebagai pangayom masyarakat. Bambang berharap polisi tak membeda-bedakan perlakukan kepada pihak tertentu.

Polda Metro Jaya melarang aksi tersebut dengan alasan menjaga situasi kondusif menjelang pencoblosan. Polda pun akan menindak tegas apabila aksi tersebut tetap digelar. Bambang menilai, sikap yang ditunjukan Polda Metro Jaya tersebut menandakan mereka menaruh curiga terhadap rencana aksi tersebut yaitu akan memunculkan ketidakamanan.

Lho tugas polisi kan menjaga keamanan, bukan menjaga yang aman-aman,” kata Bambang.

Untuk diketahui, GNPF MUI berencana menggelar aksi 112. Mereka akan berkumpul di Masjid Istiqlal menuju Monas, berjalan ke Bundaran HI dan kembali ke Monas untuk membubarkan diri. Tujuan aksi tersebut tetap menuntut proses hukum terhadap terdakwa dugaan penistaan agama Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dan dukungan terhadap MUI.

Rep: Rahmat Fajar Red: Bilal Ramadhan

Habib Rizieq Dicari Kesalahannya, Sementara Penista Agama Dibela

JAKARTA — Tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai saat ini marak aksi kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh agama. Kriminalisasi tersebut, menurut dia, dilakukan tanpa keraguan dan seperti tanpa beban.

“Habib Rizieq, Ustaz Bachtiar Nasir, Munarman, dan entah siapa lagi berikutnya, semua dicari-cari dan dibuat-buat kelemahan dan kesalahannya. Sementara si penista agama Islam dibela, dikawal ketat, dan diberikan kesempatan terus untuk terus menyakiti umat Islam dengan ocehannya,” ujarnya, Selasa (31/1).

Dia mengibaratkan situasi di Indonesia saat ini seperti perang. Penguasa, kata dia, sudah hampir mengeluarkan semua amunisinya seperti pistol, bayonet, senapan, granat, dan peluru kendali.

Ibarat dalam perang, berbagai pasukan pun sudah diterjunkan, mulai relawan, gerilyawan, para militer, pasukan bersenjata pun sudah dihadapkan dan mulai melukai masyarakat sipil serta menghancurkan bangunan-bangunan prestasi, sejarah, dan peradaban yang sudah ada.

Tinggal bom atom saja yang belum dikeluarkan, yang bisa meluluhlantakkan seluruh negeri termasuk dirinya sendiri. “Dan itu semua hanya karena Ahok, yang entah apa prestasinya selain pembohong, tukang maki, penista agama, tukang gusur rakyat, dan tak bersih juga dari indikasi KKN,” kata dia.

Pertanyaannya, lanjut Doli, apakah negara sebesar Indonesia ini harus dikorbankan hanya untuk seorang Ahok. Menurut dia, bagi yang berpikir waras, tidak bisa menghindari jawaban kesimpulan bahwa ada kekuatan besar dan berbagai kekuatan lain di belakang Ahok.

Tak Ada Ulama yang Anti Pancasila, Justru yang Anti Islam lah yang Anti Pancasila

ilustrasi


Menanggapi penetapan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam kasus dugaan penodaan Pancasila oleh Polda Jabar kemarin, Senin (30/1), Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan para ulama tidak ada yang anti dengan Pancasila.

Menurutnya, orang yang anti Islam atau islamophobia sudah barang tentu menjadi anti Pancasila.

“Saya sangat yakin para ulama tak anti Pancasila. Sebaliknya yang anti Islam (Islamophobia) pasti anti Pancasila. Pancasila merangkul semua agama,” ujarnya dalam akun jejaring sosial Twitter @fadlizon yang unggah sesaat setelah Habib Rizieq ditetapkan tersangka.

Habib Rizieq dilaporkan oleh Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme, Sukmawati Soekarnoputri. Sukma menuding Habib Rizieq telah melecehkan lambang dan dasar negara Pancasila, serta menghina kehormatan Proklamator Kemerdekaan RI, yang juga Presiden pertama RI, Soekarno.

Pernyataan yang dipersoalkan Sukmawati tersebut adalah ‘Pancasila Sukarno Ketuhanan ada di pantat sedangkan Pancasila Piagam Jakarta Ketuhanan ada di kepala’.

Bahkan Jika Ahok Muslim dan Tak Menista Agama, Saya Tetap Tak akan Memilihnya



Mohon izin saya menulis surat terbuka ini kepada kaum Muslim yang masih bingung dan ragu dalam menentukan pilihan pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Juga kepada umat Islam yang tak bergeming menjadi pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Begini isinya.

Ada gejala mengkhawatirkan saat Pilgub semakin mendekat. Indikasi menaikkan elektabilitas Ahok-Djarot semakin terlihat jelas. Beragam media arus utama yang selama ini menjadi corong Ahok kian menggila mempengaruhi opini publik. Bahwa Ahok bersih, pekerja keras, pelayan masyarakat dan berkinerja moncer. Sampai ada berita dengan judul kurang lebih: Beginilah Kondisi Tanah Abang Andaikata Ahok Tak jadi Gubernur.

Terakhir, beberapa lembaga survey seolah juga berlomba-lomba memberikan hasil penelitiannya dengan menjadikan Ahok-Djarot berada di posisi teratas. Bahkan sebuah lembaga survey terkenal memberitakan bahwa pasangan No. 2 tersebut meraih 40% suara dan  akan menang dalam satu putaran. Sebuah rebound politik yang sangat tidak masuk akal, di tengah gerusan kasus penistaan agama plus anjloknya elektabilitas 2 bulan terakhir.

Upaya-upaya itu akan terus berlangsung hingga detik-detik menjelang pencoblosan. Intinya mengampanyekan bahwa memilih pemimpin itu tidak harus dilihat dari status agamanya, melainkan kapabilitas, kejujuran dan kinerja. Jadi, meski Ahok non muslim dan sebagai terdakwa penista agama, dia masih layak dipilih karena prestasinya. Jargon pemimpin kafir jujur lebih baik daripada pemimpin muslim korupsi akan kembali disuarakan. Apalagi adanya kasus Patrialis Akbar yang tertangkap tangan KPK.


Gerakan ini membuat banyak umat Islam yang akhirnya gamang karena terpengaruh. Dan di sisi lain ada juga kaum muslim yang kian yakin memilih Ahok walaupun status non muslim dan terdakwa penista melekat pada Ahok. Bahkan mereka ini tak bisa diubah cara pandangnya soal Ahok meski Aksi Bela Islam 411 dan 212 berlangsung kolosal dan menggetarkan.


Nah, jika ada di antara kita termasuk dalam kelompok yang saya maksud, saya ajan mengajak berpikir rasional. Bagi saya, soal Ahok yang kafir tak perlu dibahas berlarut-larut. Cukup sampai di sini, tak perlu dilanjutkan hingga menjelang detik-detik Pilgub DKI Jakarta 2017.

Bukan karena saya tak setuju dengan alasan banyak pihak yang mengampanyekan tidak boleh memilih pemimpin kafir. Sebagai seorang muslim, tentu saja saya sepakat. Selama ada orang muslim yang lebih baik,
maka kita harus memilihnya sebagai pemimpin. Semuanya jelas dan tak perlu diperdebatkan lagi.

Dan bagi saya, stok pemimpin muslim yang dapat menjadi gubernur DKI Jakarta itu banyak sekali, bahkan bisa jadi kemampuannya jauh melebihi Ahok meski media arus utama semacam detik, kompas, metro tv berusaha menihilkannya. Jadi sampai di sini cukup jelas bahwa saya tak akan memperpanjang soal agama yang Ahok anut.

Alasan saya sederhana. Jika isu agama ini terus saja memadati ruang publik, maka akan banyak hal lain yang tenggelam. Mulai dari kinerja, kesantunan dan gaya kepemimpinan Ahok. Padahal, ketiga hal ini tak kalah pentingnya.

Tentang kinerja Ahok. Apa yang bisa Ahok berikan kepada warga Jakarta? Jalanan makin macet, banjir tetap terjadi meski media pendukung Ahok mencoba melakukan eufimisme dengan istilah”genangan”. Angka kriminalitas tetap tinggi, kesenjangan juga tak berubah. Mimpi Jakarta Baru yang Ahok usung bersama Jokowi saat Pilgub 2012 menguap entah kemana.

Mungkin Anda akan balik bertanya kepada saya. “Show it, don’t tell it.” Tapi saya bisa menjawabnya pula dengan mudah. Jangan mencari fakta kegagalan Ahok di media arus utama yang jelas-jelas menjadi “die hard” Ahok. Alih-alih menemukan ketidakberhasilan Ahok, kita justru akan disuguhi soal kehebatan Ahok yang bahkan bisa berujung pada mitosisasi.

Tentang kesantunan Ahok. Ah, sudah banyak pihak yang mengulasnya. Saya sendiri pernah menulis artikel berjudul:


Ahok dan Verbal Aggression: Tahapan Masa Kecil yang Tak Tuntas? Tak perlu saya membahasnya lagi. Pendek kata, mulut Ahok tak pantas mengeluarkan kata-kata makian nan kotor dan menyeramkan, bahkan walau Ahok bukan pemimpin sekalipun.

Tentang gaya kepemimpinan Ahok. Jujur, sangat menyedihkan melihatnya. Seorang kawan mengirimkan gambar judul-judul berita media online. Sedihnya, semuanya berisikan komentar Ahok yang dengan mudahnya menyalahkan pihak lain saat ada masalah di Jakarta. Yang paling lucu saat Ahok menyalahkan sisa kulit kabel yang menjadi penyebab banjir di Istana Negara. Sabotase, teriak Ahok.

Jadi, terlalu banyak soal diluar agama yang membuat saya tak memilih Ahok sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta. Belum lagi soal dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras yang terang-benderang melibatkan Ahok sebagai aktornya. Juga reklamasi pantai.

Karena itu saya tak mau terjebak pada propaganda:

“Saya muslim, karena itu saya tak mau memilih Ahok.”

“Saya muslim dan saya mendukung Ahok.”

“Nama saya Al Ghazali, dan saya tidak mungkin memilih Ahok.”

Saya mohon izin kepada Anda di akhir surat ini untuk berkata:

“Saudara-saudaraku, Bahkan, jika Ahok muslim dan tak menista agama pun, saya tak akan memilihnya.” [Erwyn Kurniawan/Wajada.net]

sumber  : http://www.wajada.net/2017/01/bahkan-jika-ahok-muslim-dan-tak-menists.html?m=1