Ahok terancam 29 tahun penjara.


1. Sidang lanjutan dugaan penistaan agama atas terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pengadilan Negeri Ja-kut yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Hari Selasa (31-1-2017).

2.Dalam sidang tersebut Ahok mengatakan pengacaranya memiliki bukti tentang adanya telepon dari SBY kepada Ma’ruf agar Ma’ruf

3. Masyarakat umum pasti mempertanyakan bagaimana pihak terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapatkan bukti percakapan via telepon antara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan KH Ma’ruf Amin.

4.Jika didapat berdasarkan hasil penyadapan, maka Ahok dan tim hukumnya bisa dijerat dengan Undang-Undang tentang Telekomunikasi dan ITE.

5. Rekaman yang bukan berasal dan dilakukan oleh penegak hukum adalah ilegal dan tidak bisa menjadi barang bukti,

#AncamanPidana #1
UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
6. Pasal 40 Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melaiui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

7. Pasal 56 Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

#AncamanPidana #2
8. UU Nomor 11 tentang ITE terdapat larangan penyadapan ilegal. Ancaman pidana pelanggaran pasal 31 UU ITE itu adalah Pidana 10 tahun dan denda Rp 800 juta.
#AncamanPidana #3
9. Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE tentang Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik secara elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda

10. Dalam persidangan tersebut Ahok menyebut fatwa terkait penistaan agama merupakan pesanan dari ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pesanan tersebut, menurut Ahok, disampikan SBY kepada Ma’ruf Amin melalui sambungan telpon, dan Ahok mengaku punya bukti rekaman.
(http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/02/01/okoe1s354-pakar-hukum-sikap-ahok-di-persidangan-sangat-arogan)

11. Dalam kontek ini Kyai H.Ma’ruf Amin, bisa melaporkan BTP atas pencemaran nama baik.

12. Perbuatan Ahok dan pengacaranya adalah ilegal karena Aturan penyadapan yang resmi adalah atas permintaan kepolisian, kejaksaan,dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Sebagaimana bunyi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIII/2015.

13. #MUNGKINKAH ada kong-kalikong antara kubu ahok dengan salah satu dari 5 Lembaga yang berhak melakukan penyadapan yakni : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Intelijen Negara (BIN). Saya rasa tidak mungkin, karena saya masih percaya lembaga” tersebut memiliki integritas tinggi.

14.#MUNGKINKAH kubu ahok melakukan penyadapan sendiri, tentu itu sebuah tindakan ilegal dan melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 pasal 40 tentang Telekomunikasi. Salah satu isinya ialah melarang setiap orang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi. Sementara ancaman pindannya tertuang dalam Pasal 56 UU Telekomunikasi dengan kurungan penjara maksimal 15 tahun dan di Pasal 47 UU ITE dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp 800 juta

Wallahualambishwab

Megawati Sebut Kalau Mau Jadi Orang Islam, Jangan Jadi Orang Arab

Islamedia – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mempersoalkan orang yang beragama namun menanggalkan ke-Indonesiaannya. Mega menyebut bahwa : “kalau mau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab”.

Pernyataan Megawati ini disampaikan Megawati dalam sambutannya pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-44 PDIP di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2017).


Megawati mengutip pernyataan Soekarnya dengan mengatakan, “Kalau kamu mau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau kamu mau menjadi orang Islam, jangan jadi orang Arab…” (sontak hadirin bertepuk tangan riuh)


Kemudian Megawati melanjutkan perkataanya “Kalau kamu mau jadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi “, “Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini.”


Dalam kesempatan tersebut Megawati menuding pihak-pihak yang dianggapnya antikeberagaman. Mereka disebut Megawati sebagai penganut ideologi tertutup yang memicu isu konflik bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Mereka juga, kata dia, bertentangan dengan Pancasila.[islamedia.id]

Irjen Pol (Purn) Anton Tabah: Pelanggar HAM Berat Insiden Tolikara Kok Diundang ke Istana

Anton Tabah_2

DEWAN Pakar KAHMI Irjen Pol (Purn) Anton Tabah menyesalkan Presiden Jokowi yang memanggil sejumlah pengurus Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) ke Istana Negara, Jumat (24/7/2015), setelah dua orang jemaatnya ditetapkan sebagai tersangka tragedi Tolikara, 17 Juli 2015 lalu.

Menurut Anton, sebagai Kepala Negara Jokowi melanggar etika negara, disaat pelanggar berat HAM terkait tragedi Tolikara masih dalam proses hukum. “Pelanggar hukum kok dipanggil ke Istana. Itu tak ubahnya Petruk jadi Ratu alias nggak punya aturan,” ujar Anton.

Anton juga menyesalkan Jokowi saat bertemu dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron, Senin (27/7/2015). Keduanya malah membuat kesepakatan untuk menyikaat Islam Ekstrim, tanpa menyebut Kristen Ekstrim. Padahal momennya bertepatan dengan insiden Tolikara. Yang membuat kesal Anton Tabah adalah media kita yang tidak nasionalis dan perlu ditanyakan rasa nasionalisnya.

Sebagai contoh, media kita menulis, perusuh Tolikara sebagai korban, Dibakar ditulis terbakar. Ia bahkan menyebut nama majalah berita ternama sebagai media yang tendensius. Terlebih terkait kasus Tolikara. Anton lagi-lagi kesal saat umat Islam sedang melaksanakan shalat Ied di lapangan Koramil, tiba-tiba terjadi penyerangan oleh massa yang jumlahnya ribuan.

“Yang diserang itu instalasi militer lho. Karena itu, negara harus tegas. Menurut Anton, polisi sudah semakin cerdas. Polisi sudah mengikuti aturan Konvensi PBB yang menjadi pedoman bagi polisi di seluruh dunia, tentang bagaimana menggunakan senjata. “Tindakan yang dilakukan polisi di Tolikara dengan menembak para perusuh, sudah sangat profesional dan proporsional,” ujarnya.[Desastian/Islampos