Soal Aksi 4 Nov, Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Telah Bertemu Habib Rizieq, Ini Hasilnya!


MEDIA NKRI INFO – Rabu 26 Okt 2016, Kapolda Metro & Pangdam Jaya serta Stafnya datang ke MS di MM diskusi ttg situasi keamanan Jakarta.


Saya didampingi Ketua Syura FPI KH Syeikh Misbahul Anam dan Waketum FPI KH Ja’far Shiddiq serta Bedum FPI Ust.Haris Ubaidillah. Dlm diskusi kami tegaskan kembali :


1. Bhw Aksi Bela Islam tetap akan berjalan sesuai jadwal tgl 4 Nov 2016, dan sesuai rute Istiqlal ke Istana, serta sesuai tujuan PENJARAKAN AHOK, juga sesuai kepanitiaan a/n GERAKAN NASIONAL PENGAWAL FATWA MUI (GNPF MUI).


2. Bhw Aksi Bela Islam adl JIHAD KONSTITUSIONAL yang merupakan murni Aksi Penegakan Hukum, bukan Aksi SARA atau pun Aksi Politik PILKADA.


3. Bhw Aksi Bela Islam tdk pernah rencanakan CHAOS (Kerusuhan), tapi Aksi Damai dan Tertib serta Terhormat dan Bermartabat, utk dorong Presiden Jokowi agar Tegakkan Hukum thd Ahok Si Penista Agama.

4. Bhw FPI meminta agar Presiden Jokowi menerima langsung Delegasi GNPF MUI di Istana utk menyampaikan aspirasi Umat Islam.


5. Bhw FPI meminta kpd aparat keamanan agar tdk melakukan penghadangan thd Peserta Aksi yang datang dari wilayah atau daerah mana pun.


6. Bhw FPI meminta kpd TNI & POLRI agar tetap bisa kooperatif dg para Peserta Aksi Bela Islam, shg tetap mengedepankan pendekatan persuasif, bukan represif, dlm mengatasi segala kemungkinan.


7. Bhw FPI berkomitmen kpd GNPF MUI dan juga kpd TNI & POLRI bhw segenap Laskar FPI akan mengawal Aksi Bela Islam agar berjalan sesuai aturan Hukum Agama dan Hukum Negara.


8. Bhw FPI meminta kpd TNI & POLRI utk bekerja-sama dengan Pengurus Masjid Istiqlal agar GNPF MUI usai Shalat Jum’at dan sebelum mulai Aksi diberi kesempatan di dalam Masjid Istqlal utk memberi Arahan kepada seluruh Peserta Aksi.


9. Bhw FPI setuju agar GNPF MUI duduk musyawarah bersama Polda Metro dan Kodam Jaya utk memastikan “rute jalan” yg akan dilalui dari Istiqlal ke Istana, dengan syarat tetap Pusat Aksi di depan Istana Presiden dalam batasan yang dibenarkan oleh aturan.


10. Bhw FPI tetap berpegang kpd PETISI BELA ISLAM 14 Okt 2016 bhw jika Penista Agama dibiarkan bahkan dilindungi oleh Rezim Penguasa, maka umat Islam berhak menjatuhkan HUKUMAN MATI kpd Ahok kapan saja dan dimana saja utk menegakan Hukum Islam sekaligus membela Kedaulatan Hukum NKRI.


Wassalam 

Hb. Muhammad Rizieq Syihab

Polri lebih kurang sepwrti lembu,┬áBareskrim Abaikan Fatwa MUI Dalam Pemeriksaan Ahok Terkait Almaidah 51

Wakil Presiden, Jusuf Kalla (kiri), bersama Gubernur DKI, Ahok, mengantar Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 12 Desember 2014. TEMPO/Subekti.



ISLAMNKRI.COM – Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menganggap sikap Majelis Ulama Indonesia terkait ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum menjadi rujukan dalam perkara ini.

Penyelidik masih akan memintai keterangan MUI untuk melihat kasus ini berdasarkan alat bukti yang dipegang penyelidik.

“Kami mau tanya lagi MUI melihat ini, dari mana bahannya. Kan kami ada bukti nih, yang diambil dari video,” ujar Ari di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Pasalnya, video yang selama ini beredar di media sosial berbeda dengan video lengkap yang dimiliki oleh kepolisian.

Video yang kini dipegang polisi berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak disebarluaskan.

“Semua akan kami konfirmasi. Ini yang dimaksud seperti apa pendapatnya,” kata Ari.

MUI sebelumnya mengkaji pernyataan Ahok yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51.

MUI menilai pernyataan Ahok saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu dapat dikategorikan menghina Al Quran dan menghina ulama.

Pernyataan Ahok dianggap memiliki konsekuensi hukum.

Ahok sudah membantah melakukan penistaan agama. Meski demikian, ia mengucapkan permintaan maaf kepada umat Islam.

“Saya sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/10/2016).

Ahok merasa bukanlah orang yang anti atau memusuhi agama tertentu, termasuk Islam.

Ia mengatakan, selama pemerintahannya, banyak madrasah yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Bukan saya mau ria (pamer) ya, sekolah-sekolah Islam yang kami bantu izin berapa banyak, termasuk KJP (Kartu Jakarta Pintar) untuk madrasah, termasuk kami bangun masjid,” ujar dia.

Oleh karena itu, Ahok meminta agar polemik mengenai ucapannya itu tak lagi diperpanjang